Pernyataan Menkes Berpengaruh Tentang BPJS di Senayan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menggelar rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI. Dalam pertemuan itu, Budi membahas berbagai isu terkait BPJS. Apa yang diungkapkannya?

“Perubahan iuran BPJS, baik dari segi keuangan maupun politik, sangat sensitif. Kita harus terus memantau agar BPJS tetap mampu memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat,” kata Budi saat rapat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 13 November 2025.

Menurutnya, iuran BPJS Kesehatan yang terjangkau sebenarnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Saat ini, BPJS Kesehatan berusaha mengelola iuran tersebut dengan lebih efektif.

“Tugas kita bersama adalah menjelaskan bahwa iuran BPJS sebenarnya sangat terjangkau dan bermanfaat untuk kesehatan masyarakat,” tambah Budi.

BPJS Kesehatan akan difokuskan pada penanganan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Sementara itu, mereka yang mampu akan dianjurkan menggunakan layanan kesehatan dari asuransi atau lembaga swasta.

“Bagaimana caranya agar BPJS tetap berkelanjutan? Kita juga ingin mekanisme iuran menjadi lebih efisien. Kami rencanakan implementasi kelas rawat inap standar untuk hal ini,” terang Budi.

“Artinya, BPJS akan lebih fokus pada masyarakat berpendapatan rendah, meski masih diperdebatkan. Saya katakan, BPJS tidak perlu meliputi mereka yang kaya. Mereka bisa menggunakan layanan swasta,” tambahnya.

Kementerian Kesehatan telah bekerja sama dengan OJK terkait perpaduan manfaat dari asuransi swasta dan BPJS. Sejak lama, belum ada koordinasi yang jelas antara kewenangan kedua pihak.

“Kita baru saja menandatangani perjanjian dengan OJK tentang kombinasi manfaat antara swasta dan BPJS. Sebelumnya, koordinasi tersebut tidak berjalan dengan baik,” jelas Budi.

“Biarkan yang kaya menggunakan layanan swasta. Dengan demikian, BPJS bisa berfokus pada masyarakat berpendapatan rendah. Dari 280 juta penduduk Indonesia, baik kaya maupun miskin, semua harus dilindungi apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga,” lanjutnya.

Menkes Budi juga menginginkan perbaikan sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan. Menurutnya, sistem rujukan harus lebih cepat agar pasien bisa segera mendapatkan perawatan.

Budi bercontoh dengan kasus seorang pasien BPJS Kesehatan yang mengalami serangan jantung. Ia mengatakan pasien harus dirujuk ke rumah sakit tipe C terlebih dulu.

“Kita akan mengubah sistem rujukan berdasarkan kompetensi agar BPJS juga dapat menghemat biaya. Sekarang, jika seseorang sakit jantung dan membutuhkan bedah jantung terbuka, pasien harus dari puskesmas, masuk dulu ke rumah sakit tipe C,” kata Budi.

Menurutnya, beberapa penyakit harus langsung dirujuk ke rumah sakit tipe A agar langsung ditangani. Sistem rujukan bertingkat malah memperbahayakan nyawa pasien.

“Jika pasien harus dirujuk dari tipe C ke tipe B, kemudian ke tipe A, padahal tipe A sudah mampu menangani kasus tersebut. Tipe C dan tipe B tidak mungkin bisa menangani kasus yang sama,” jelas Budi.

“Dengan begitu, BPJS tidak perlu menghabarkan biaya tiga kali, hanya sekali saja dengan langsung mendatangkan pasien ke fasilitas yang paling tepat,” tambahnya.

Kebijakan rujukan berbasis kompetensi juga akan lebih hemat bagi BPJS Kesehatan. Masyarakat juga akan lebih puas karena layanan menjadi lebih baik.

“Dengan biaya yang lebih murah dari BPJS, masyarakat juga akan lebih senang karena tidak perlu dirujuk tiga kali. Jika begitu, ada risiko pasien tidak sampai waktu,” ujarnya.

Data riset terbaru menunjukan bahwa implementasi sistem rujukan berbasis kompetensi efektif meningkatkan efisiensi biaya dan kualitas layanan kesehatan. Studi kasus di beberapa daerah telah menunjukkan penurunan waktu tunggu pasien dan penyempurnaan proses perujukan.

Analisis unik dan simplifikasi: Rekomendasi untuk memperbaiki sistem rujukan BPJS tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan memastikan pasien langsung diarahkan ke fasilitas yang tepat, BPJS dapat mengoptimalkan sumber dayanya dan memberikan perawatan yang lebih cepat.

Kesimpulan: Keputusan untuk memfokuskan BPJS pada masyarakat berpendapatan rendah dan mengimplementasikan sistem rujukan berbasis kompetensi adalah langkah strategis yang akan membawa dampak positif bagi sistem kesehatan nasional. Dengan peningkatan efisiensi dan aksesibilitas, masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari layanan kesehatan yang disediakan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan