Komisi A DPRD Tasikmalaya Soroti Rotasi Pejabat Pemerintah Kota

DPRD Kota Tasikmalaya mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap isu rotasi dan promosi pejabat yang recent dilakukan oleh pemerintah kota, termasuk tuduhan jual beli jabatan. Meskipun buktinya masih sulit diperoleh, setiap tanda-tanda yang muncul perlu dijadikan bahan investigasi lebih lanjut.

Dodo Rosada, Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, menyatakan bahwa kebijakan rotasi dan promosi harus didasarkan pada sistem merit atau manajemen talenta. Hal ini agar proses penempatan jabatan dapat berjalan dengan transparansi dan objektivitas.

Sistem tersebut, katanya, sudah memiliki landasan hukum dan menjadi dasar dalam pengembangan karier pegawai negeri sipil. “Kami telah sejak awal mendorong agar rotasi dan promosi berlangsung berdasarkan merit system. Dalam sistem ini, kinerja, kompetensi, integritas, dan aspek manajerial ASN tercatat dengan jelas di dalam basis data. Jadi, menilai siapa yang berhak naik jabatan tidaklah sulit,” ujar Dodo, Senin (10/11/2025).

Dengan sistem tersebut, pegawai negeri sipil dapat memahami posisi dan prestasi kerja mereka tanpa timbul kecemburuan jabatan. “Jika seluruh eselon menerapkan manajemen talenta, mereka akan menyadari. Misalnya, jika kinerja masih kurang atau kompetensi belum mencukupi, wajar sekali jika tidak mendapat promosi,” jelasnya.

Namun, Dodo meragukan apakah kebijakan rotasi dan promosi pejabat yang dilakukan Pemkot Tasikmalaya terkini sepenuhnya mengikuti sistem merit. Hal ini karena ia menerima laporan bahwa ada pejabat yang mendapatkan promosi meski jarang hadir di tempat kerja. “Jika sistem ini dijalankan dengan baik, bagaimana mungkin pejabat yang jarang kerja justru mendapat promosi? Ini harus menjadi perhatian,” tegasnya.

Komisi I, kata Dodo, akan mengevaluasi kembali kinerja pejabat yang baru mendapat promosi dalam waktu tiga bulan mendatang. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa rotasi jabatan bukan hanya sekadar formalitas tanpa dianggap kualitas kinerja ASN. “Kami akan memanggil BKPSDM, Sekda, dan Inspektorat. Semua harus duduk bersama untuk membahas masalah ini,” ungkapnya.

Selain itu, Dodo mengungkapkan rencana untuk melibatkan Satpol PP dalam memperkuat pengawasan terhadap pegawai negeri sipil yang sering bolos selama jam kerja. “Satpol PP jangan hanya menjadi penegak peraturan daerah. Mereka juga dapat mengawasi disiplin ASN, khususnya bagi mereka yang suka nongkrong di luar tanpa alasan jelas,” tambahnya.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa implementasi merit system dalam promosi pejabat masih menghadapi tantangan di berbagai daerah. Penelitian tahun 2024 menunjukkan bahwa 45% pejabat negeri menganggap sistem ini belum dijalankan secara maksimal. Analisis Unik dan Simplifikasi: Meskipun merit system diharapkan memastikan transparansi, realitas di lapangan sering berbeda. Biasnya, faktor-faktor politik dan koneksi masih memengaruhi proses promosi, menurunkan moral dan produktivitas pegawai yang berprestasi.

Kesimpulan: Jika ingin membangun pemerintahan yang efektif dan adil, penerapan sistem merit dengan sungguh-sungguh adalah langkah yang harus diambil. DPRD dan pemerintah daerah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap promosi didasarkan pada kinerja sebenarnya, bukan oleh faktor lain yang tidak relevan. Inilah jalan menuju pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa.

Baca juga Berita lainnya di News Page