Menteri Kerja Usulkan Nama Kepala Satgas PHK yang Cerdas dan Dekat dengan Prabowo

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, telah mencadangkan seorang pejabat untuk memimpin Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas ini berperan dalam membantu pekerja yang terpengaruh oleh PHK dan memfasilitasi ketersediaan lapangan kerja baru.

Iqbal menuturkan, calon Ketua Satgas PHK yang digadang-gadang memiliki hubungan erat dengan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, tokoh tersebut juga diketahui sebagai seorang menteri yang cakap dan memiliki akses langsung kepada Presiden.

“Dalam perundingan yang dilakukan, termasuk rapat terbatas, pihak buruh sepakat untuk segera membentuk Ketua Satgas PHK dan mengusulkannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Orang yang diusulkan adalah seorang Menteri yang sangat dekat dengan beliau. Seorang Menteri yang cerdas dan bisa melakukan pertemuan langsung dengan Presiden,” jelas Iqbal dalam sesi konferensi pers virtual, Minggu (9/11/2025).

Iqbal menegaskan, pemimpin Satgas PHK harus memiliki pengaruh dan hubungan yang kuat dengan Prabowo. Hal ini lantaran Satgas PHK memegang peran penting dalam mengatasi PHK dan merencanakan lapangan kerja di masa depan.

“Karena Satgas ini sangat penting dalam penciptaan lapangan kerja, pekerja yang PHK di suatu wilayah bisa dialihkan ke daerah lain yang masih membutuhkan tenaga kerja. Hal ini memerlukan kekuatan yang kuat. Jadi, harus orang yang memiliki koneksi langsung dengan Presiden,” tambahnya.

Iqbal juga mengungkapkan, pihak KSPI sudah menyampaikan nama menteri tersebut kepada Prabowo untuk memimpin Satgas PHK. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap tertuang di tangan Presiden.

“Semoga Presiden Prabowo Subianto menerima usulan ini. Terakhir, segala keputusan akan ditentukan oleh Bapak Presiden,” kata Iqbal.

Menurut data terbaru, jumlah pekerja yang tersentuh oleh PHK terus meningkat di berbagai sektor, sehingga adanya Satgas PHK diperlukan untuk memastikan transisi yang lancar dan pengembalian produktivitas pekerjaan. Analisis menunjukkan bahwa pembentukan tim khusus seperti ini dapat mengurangi dampak negatif PHK dengan memfasilitasi pelatihan ulang dan penempatkan ulang pekerja.

Kasus sukses di negara lain, seperti program penanganan PHK di Jerman, menunjukkan bahwa adanya satuan tugas khusus dapat mengurangi angka pengangguran dalam waktu singkat. Di Indonesia, dengan adanya satgas yang strategis, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada stabilitas sosial dan ekonomi.

Untuk melaksanakan program ini dengan efektif, terlibatnya pihak yang memiliki akses langsung ke Presiden akan sangat membantu dalam mempercepat proses dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Dengan demikian, ini bukan hanya tentang penanganan krisis, tetapi juga tahap awal dalam pemulihan ekonomi yang lebih kuat.

Sementara itu, analisis lain menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah dalam program penanganan PHK dapat meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap upaya pemulihan ekonomi. Dengan adanya dukungan dari tingkat tertinggi, program ini dapat diharapkan berhasil mengurangi beban pada pekerja yang terkena dampak dan mendorong kesempatan kerja baru.

Terakhir, penting untuk diingat bahwa setiap langkah yang dilakukan saat ini akan mempengaruhi masa depan ekonomi dan stabilitas sosial negara. Dengan pendekatan yang tepat dan kepemimpinan yang kuat, Indonesia bisa melewati tantangan ini dengan lebih baik. Inilah saatnya untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page