KPK telah menandai Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan suap pengurusan jabatan, proyek konstruksi, dan penerimaan gratifikasi. Bupati tersebut langsung ditahan oleh KPK.
Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, para tersangka akan dipertahankan selama 20 hari pertama. Asep menjelaskan bahwa kasus ini melibatkan tiga klaster perkara utama, yakni suap dalam pengurusan jabatan, suap proyek di RSUD Ponorogo, serta penerimaan gratifikasi lainnya. KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini:
- Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG)
- Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono (AGP)
- Direktur Utama RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM)
- Sucipto (SC), rekanan swasta RSUD Ponorogo dalam proyek di Kabupaten Ponorogo
Asep Guntur Rahayu menambahkan bahwa setelah penyelidikan mendalam, KPK menetapkan tersangka tersebut berdasarkan keakuan alat bukti yang cukup. Sugiri Sancoko, yang menjabat sebagai Bupati Ponorogo periode 2021-2025 dan 2025-2030, bersama dengan Yunus Mahatma, diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, dan/atau Pasal 12B UU TPK, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sucipto diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU Tipikor. Sebagaimana halnya Yunus Mahatma, yang juga diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU Tipikor. Selain itu, Sugiri Sancoko bersama dengan Agus Pramono diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12B UU TPK, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Korupsi dalam pengadaan proyek dan pengelolaan jabatan publik merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan tegas. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Semoga penanganan kasus ini dapat memberi pelajaran bagi pihak-pihak yang terlibat dan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil.
Kejadian seperti ini mengingatkan kita akan pentingnya integritas dalam setiap tingkatan pemerintahan. Setiap pelanggaran hukum harus ditanggapi dengan tegas agar tidak menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Langkah tegas KPK dalam menangani kasus korupsi harus diapresiasi dan diikuti dengan peningkatan pengawasan dari berbagai pihak.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.