Bos Buruh Memberikan Bocoran Tentang Susunan Dewan Kesejahteraan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Sebuah kelompok perwakilan dari Presiden Prabowo Subianto telah melakukan rapat khusus dengan beberapa pemimpin serikat buruh untuk membicarakan susunan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Informasi ini menyebutkan bahwa struktur ini akan segera diumumkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memberikan keterangan bahwa diskusi tentang struktural DKBN telah dilakukan sebanyak dua hingga tiga kali. Perwakilan dari Prabowo tersebut melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta seorang menteri.

“Telah ada sekitar dua hingga tiga kali pembahasan soal DKBN, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, di antara pimpinan tingkat buruh. Tidak semua yang terbabit, hanya beberapa saja. Dan dapat dikatakan, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Presiden Prabowo. Baik dari unsur DPR maupun unsur menteri. Sudah ada dua hingga tiga kali rapat yang semoga dalam waktu dekat, Presiden Prabowo akan mengumumkannya, susunan komposisi kepengurusan DKBN,” katanya saat konferensi pers secara daring, Minggu (11/9/2025).

Iqbal menjelaskan bahwa dalam DKBN terdapat dua unit utama. Pertama, dewan penasihat yang terdiri dari tiga anggota dari kalangan buruh. Kedua, dewan pelaksana yang dipimpin langsung oleh seorang ketua atau kepala DKBN, serta satu sekretaris DKBN.

“Jadi, di dewan penasihat ada minimal tiga orang, atau lebih, itu akan ditentukan oleh Presiden. Kemudian, di badan pelaksana ada satu ketua atau kepala, yang juga sudah mulai fokus, tapi sekali lagi, Presiden yang memutuskan,” jelasnya.

Dia tambah, badan pelaksana DKBN akan diisi oleh unsur buruh dan akademisi. Iqbal pastikan bahwa DKBN tidak akan melibatkan unsur pengusaha. Menurutnya, pengumuman tentang susunan struktural DKBN ini akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan.

“Dalam waktu singkat, mungkin satu atau dua minggu lagi. Kembali, semua akan ditentukan oleh Presiden. Ini baru usulan yang sudah masuk, yang berdasarkan diskusi-diskusi terbatas oleh menteri yang dipercaya Presiden, oleh pimpinan DPR yang dipercaya Presiden, dan juga oleh beberapa pimpinan Serikat,” tutupnya.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa pembentukan dewan kesejahteraan buruh merupakan upaya pemerintah untuk mendorong harmonisasi hubungan industrial dan meningkatkan perlindungan buruh. Studi kasus di beberapa negara menunjukkan bahwa adanya badan seperti ini dapat mengurangi konflik buruh-pengusaha dan meningkatkan produktivitas.

Analisis unik dan simplifikasi dengan adanya DKBN yang terdiri dari elemen buruh dan akademisi tanpa campur tangan pengusaha, dapat memberikan keseimbangan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting agar kebijakan yang dikeluarkan benar-benar mengamanahkan kepentingan buruh.

Kesimpulan Pemerintah harus tetap konsisten dalam menjaga kemandirian DKBN agar tidak terpengaruh oleh kepentingan lain. Dengan demikian, langkah ini akan memberikan harapan yang lebih baik bagi para pekerja di Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan