Analisis Dampak Rotasi Jabatana Pejabat Eselon III dan IV di Pemkot Tasikmalaya Terkait Kinerja Sistem Hybrid

Pelantikan 192 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Jumat kemarin masih menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan rotasi mutasi yang melibatkan pejabat eselon III dan IV dengan sistem campuran atau hybrid.

Salah satu pengamat pemerintahan dan akademisi berbasis di Tasikmalaya, Asep M Tamam, menyatakan bahwa keributan internal yang muncul pasca rotasi tersebut berpotensi merusak keyakinan masyarakat terhadap program manajemen talenta, yang sempat dianjurkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

“Jika dari awal sudah setuju untuk menerapkan manajemen talenta, maka harus ada kesungguhannya dalam memberikan keleluasaan kepada lembaga yang menangani proses tersebut. Karena di dalamnya ada para pakar akademik. Jika terus dicek dan dipengaruhi, otoritas mereka bisa menurun,” ungkap Asep dalam wawancara dengan Radar, Rabu (5/11/2025).

Menurutnya, penerapan manajemen talenta saat ini masih terbatas pada pejabat Eselon II. Seleksi calon kepala dinas telah melibatkan akademisi dan profesor, sehingga hasilnya dianggap relatif profesional dan dapat dipercaya.

“Kader-kader terbaik sudah dihasilkan. Sekarang tinggal diuji publik dalam jangka waktu tiga hingga enam bulan ke depan untuk melihat sejauh mana kinerjanya,” katanya.

Namun, Asep menarik perhatian pada masalah yang muncul pada level Eselon III dan IV, yang masih menggunakan metode campuran antara manajemen talenta dan penilaian Baperjakat. Hal ini memicu dua standar yang berbeda, menyebabkan kekeliruan dalam pelaksanaan dan mendorong munculnya spekulasi.

“Ini lah yang membuat situasi semakin panas. Meski pemilihan pejabat atas sudah baik dengan kurasi oleh profesor, tetapi jika tingkat bawah masih demikian, publik akan merasa kebingungan,” jelasnya.

Ia menilai bahwa kondisi ini dapat menurunkan persepsi masyarakat terhadap akademisi yang terlibat dalam proses seleksi pejabat. Padahal, Pemkot Tasikmalaya telah mengemukakan komitmen terhadap profesionalisme melalui manajemen talenta.

“Akhirnya muncul asumsi bahwa metode apa pun tidak akan benar. Padahal kami berharap banyak pada pemimpin muda seperti Wali Kota Viman, bahwa dengan manajemen talenta akan tercipta sistem yang objektif dan tanpa campur tangan,” tegas Asep.

Meskipun demikian, ia masih memegang harapan terhadap arah reformasi birokrasi di Kota Tasikmalaya. Namun, dia menekankan bahwa evaluasi yang serius perlu dilakukan agar idealisme yang dibangun tidak tertanggung oleh kepentingan politik.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa penerapan manajemen talenta dalam birokrasi tidak selalu berhasil tanpa dukungan konsisten dari semua level. studi kasus di beberapa kota mengungkapkan bahwa sistem campuran sering kali menjadi sumber kebingungan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan.

Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan komunikasi jelas antara pemerintah dan masyarakat serta transparansi dalam proses seleksi pejabat. Analisis unik dan simplifikasi: Reformasi birokrasi harus didukung oleh visi yang jelas dan konsistensi dalam penerapannya, bukan hanya menjadi slogankan tanpa tindakan nyata.

Birokrasi yang baik tidak hanya tentang menempatkan orang yang tepat, tetapi juga tentang menjamin proses yang adil dan transparan. Kota Tasikmalaya memiliki peluang untuk menjadi contoh, tetapi langkah-langkah yang tepat harus diambil dengan serius. Masyarakat telah menunggu perubahan yang nyata, bukan hanya janji yang kosong.

Baca juga Berita lainnya di News Page