Pejabat di Pangandaran Dirombak, Bupati Citra Pitriyami Menuntut ASN Loyal Bukan Asal Atasan Senang

Dalam rangka mengoptimalkan efisiensi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, Bupati Pangandaran, Hj. Citra Pitriyami, telah merombak struktur kepegawaian dengan menukar posisi 18 pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di berbagai instansi pemerintahan kabupaten.

Acara pelantikan pejabat baru diadakan pada Jumat, 7 November 2025. Perubahan ini meliputi beberapa jabatan kunci di dinas dan lembaga daerah. Misalnya, Dedi Surachman kini menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setelah sebelumnya memimpin Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Sedangkan Irwansyah, yang dahulu menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), sekarang menjadi Kepala DLHK.

Perubahan jabatan juga berlangsung di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dimana Agus Nurdin, yang sebelumnya berperan sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), kini memimpin BKPSDM. Jabatan Kepala Disdikpora diisi oleh Soleh Supriyadi, mantan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP).

Selain itu, Dodi Djubardi kini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran, menggantikan posisi sebelumnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip). Heri Gustari, yang sebelumnya sebagai Sekretaris DPRD, sekarang menjadi Kepala Dispusip. Untung Saeful Rokhman, mantan Kepala BPBD, kini berperan sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan di Setda, sementara Dodo Kusnadi, sebelumnya ASN di Setda, menggantikannya sebagai Kepala BPBD.

Wawan Kustaman, yang dahulu menjabat Kepala BKPSDM, sekarang memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Yadi Setiadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, menggantikan posisi Wawan Kustaman di BKPSDM. Dedih Rakhmat, mantan Kepala Dinas Satpol PP, kini berperan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Sementara Idi Kurniadi, yang sebelumnya Sekretaris BKAD, sekarang memimpin Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan mengoptimalkan pemasangan pejabat yang berkompeten di posisi strategis, diharapkan kinerja pemerintahan akan lebih terarah dan efektif.

Perubahan strategis dalam penerapan kebijakan pemerintah sering kali menjadi katalisator untuk perbaikan sistem. Misalnya, studi kasus di daerah lain menunjukkan bahwa rotasi pejabat dengan tujuan menyesuaikan kompetensi dan pengalaman dengan kebutuhan jabatan dapat meningkatkan produktivitas instansi. Sebagai contoh, sebuah kabupaten di Jawa Barat berhasil mengurangi birokrasi hingga 30% setelah melakukan rotasi pejabat yang terfokus pada pengalaman dan keterampilan.

Tak hanya itu, pemindahan jabatan ini juga mendorong pekerjaan yang lebih efisien dan efektif. Pejabat yang baru diangkat memiliki peluang untuk membawa beragam pandangan baru dan strategi inovatif, yang penting untuk menanggapi tantangan-tantangan di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tidak hanya tentang posisi, tetapi juga tentang transformasi dalam cara pemerintahan beroperasi dan melayani masyarakat.

Pemindahan jabatan ini bukan hanya sekadar perombakan struktural, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap pejabat dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan keterampilan dan pengalaman mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat mengharapkan pelayanan yang lebih baik dan lebih responsif.

Pemerintah daerah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan mengoptimalkan sumber daya manusia mereka akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Langkah-langkah seperti ini tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam pelayanan publik. Di era digital ini, kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi menjadi kunci sukses bagi pemerintahan di semua tingkat.

Baca juga Berita lainnya di News Page