Menaker Pastikan Tidak Ada BSU Tahap Dua

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan dengan pasti bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak akan ada tahap selanjutnya. Uang sebesar Rp 600 ribu telah disalurkan seluruhnya kepada sekitar 15 juta penerima yang berhak.

“Saya ingatkan bahwa BSU tahap dua tidak ada. Informasi tentang pengecekan tahap dua yang beredar di media tidak benar,” ujar Yassierli dalam acara media briefing di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Pemberian BSU sebesar Rp 300.000 setiap bulan Juni dan Juli diatur dalam satu pembayaran pada bulan Juni 2025. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025, yang mengubah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang pelaksanaan bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja.

Penerima BSU wajib memiliki status Warga Negara Indonesia, dengan bukti nomor induk kependudukan. Selain itu, mereka harus aktif sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025 dan bukan merupakan ASN, TNI, maupun anggota kepolisian.

Peraturan tersebut juga menetapkan batas upah buruh paling tinggi sebesar Rp 3.500.000 per bulan. BSU diberikan dengan prioritas kepada buruh yang tidak menerima program keluarga harapan.

Sebelumnya, Yassierli sudah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan BSU lagi. Informasi tentang pengecekan BSU bulan Oktober dikonfirmasi tidak benar.

“Saya juga melihat ada postingan tentang cek BSU bulan Oktober. Sampai sekarang, hal tersebut belum ada. Mungkin bisa dikategorikan bahwa tidak ada,” katanya.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa program BSU telah memberikan dampak positif bagi para pekerja teraffiliasi, namun ada pula kritikan terkait distribusi dan keterkesan bantuan tersebut. Analisis menunjukkan bahwa integrasi sistem data kependudukan dan jaminan sosial perlu diperkuat agar proses verifikasi penerima lebih transparan.

Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa buruh migran yang tidak memiliki dokumen lengkap mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan ini. Infografis yang relevan bisa membantu visualisasi data distribusi BSU dan tantangan yang dihadapi oleh penerima.

Ketika bantuan sosial diberikan dengan transparansi dan efisiensi, dampaknya akan lebih signifikan bagi masyarakat yang memang memerlukannya. Program seperti ini memang menginspirasi, tetapi perlu diikuti dengan peningkatan sistem yang lebih inklusif dan aksesibel bagi semua lapisan pekerja.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan