Kementerian atau Lembaga yang Belanja Anggarannya Ditarik

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah akan melakukan penarikan dana dari kementerian atau lembaga yang gagal mencapai target realisasi anggaran. Mereka memiliki waktu hingga akhir Oktober untuk meningkatkan pencapaian belanjaan.

Ferry Irawan, Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara di Kementerian Koordinator Perekonomian, menjelaskan bahwa evaluasi serapan anggaran sudah dimulai. Ini merupakan bagian dari tugas Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah.

Dia menambahkan bahwa satgas ini terdiri dari tiga tim kerja. Pertama, Tim Bidang Monitoring Realisasi Anggaran, yang saat ini sedang menganalisis kinerja kementerian/lembaga dalam hal pagu, serapan, dan prospek anggaran.

“Hingga akhir bulan ini kita akan mengevaluasi apakah target dapat dicapai. Jika tidak, catatan dari Menteri Keuangan akan dialihkan ke kementerian lain yang lebih siap,” kata Ferry dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Selain itu, ada Tim Percepatan Implementasi Program dan Penanganan Hambatan, serta Tim Bidang Dukungan Regulasi dan Penegakan Hukum. “Jika dalam kebijakan diperlukan dukungan regulasi, kami bekerja sama dengan Tim Ketiga,” ucapnya.

Data APBN KiTa September 2025 menunjukkan bahwa belanja yang belum terserap mencapai Rp 474,7 triliun. Anggaran tahunan 2025 hanya tinggal 2,5 bulan lagi, dengan realisasi belanja sebesar Rp 800,9 triliun atau 62,8% dari target Rp 1.275,6 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah memberikan peringatan keras kepada kementerian/lembaga yang realisasinya rendah. Menurut laporan APBN KiTa September 2025, belanja yang belum terserap mencapai Rp 474,7 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa evaluasi anggaran akan dilakukan akhir Oktober, dan kementerian yang tidak mampu menyerap dana akan mengalami penarikan dana. “Penyisiran anggaran sudah dimulai sejak 14 Oktober. Masa persiapan untuk penyerapan hanya tinggal 16 hari. Jika tidak, akhir bulan ini saya akan melakukan relokasi dana ke kementerian lain,” tegasnya saat konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Menurut studi terbaru, efisiensi penggunaan anggaran pemerintah menjadi kunci dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Data menunjukkan bahwa kementerian dengan realisasi tinggi umumnya menunjukkan kinerja operasi yang lebih baik. Analisis ini membuktikan bahwa pembiayaan yang tepat waktu dapat meningkatkan dampak program pemerintah.

Kasus sukses terbaru dari Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa dengan manajemen anggaran yang baik, proyek infrastruktur dapat diselesaikan lebih cepat. Mereka berhasil menyerap 85% anggaran tahunan sebelum deadline, menjadi contoh bagi kementerian lain.

Pemerintah harus terus memonitor dan mendorong kementerian agar melakukan optimalisasi anggaran. Dengan demikian, dana publik dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat. Efisiensi dalam pembiayaan pemerintah tidak hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Setiap kementerian harus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja serapan anggaran, agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan maksimal.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan