Hadirnya Panja Haji Pelaksana Rapat Tertutup, Fokus pada Pencegahan Mafia dan Penyediaan Akomodasi-Konsumsi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI dan pemerintah melakukan rapat tertutup untuk membahas segi akomodasi serta pengeluaran konsumsi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Keputusan ini diambil untuk mencegah naiknya tarif hotel dan pengeluaran berhubungan dengan informasi yang terbocor kepada pihak lain.

“Pembahasan mengenai akomodasi dan pengeluaran konsumsi ini tidak bisa dibahas terbuka karena perlu dicegah dari pengetahuan pihak lain. Jika diketahui tempat menginap, pihak lain akan memanipulasi harga hotel,” ujar Marwan dalam rapat yang berlangsung di DPR, Selasa (28/10/2025).

Pelaksanaan diskusi terkait komponen biaya haji 2026 berlangsung malam ini dan besok. Marwan menuturkan pada Kamis (30/10) pemerintah dan DPR akan mengumumkan biaya haji 2026 secara resmi kepada masyarakat. “Kami telah menyampaikan kepada Pak Wachid bahwa diskusi hanya akan dilakukan malam ini dan besok. Kamis akan diumumkan keputusan ini, jadi fokuslah pada perundingan ini, terutama soal tarif pesawat,” ungkapnya.

Setelah rapat, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan rapat tertutup untuk menghindari spekulasi harga dari pihak Arab Saudi. Ia tidak ingin informasi rinci tentang akomodasi dan konsumsi menyebabkan kenaikan harga dari pihak Arab Saudi.

“Kita memahami keputusan ini karena untuk menghindari spekulasi harga di Arab Saudi. Jika sudah diketahui berapa biaya akomodasi, maka harga yang ditawarkan akan naik secara tiba-tiba, bahkan ada yang berusaha memanipulasi,” kataranya.

Dahnil menegaskan rapat tertutup juga bertujuan untuk mencegah kegiatan mafia. “Jika dibahas terbuka, akan menimbulkan kesempatan bagi para mafia dan calo untuk berbuat manipulasi. Hal ini yang dihindari oleh DPR dan Kementerian Haji serta Umrah melalui Panja pemerintahan,” katanya.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa praktik rapat tertutup seperti ini sudah umum dilakukan oleh berbagai negara untuk mengatur biaya haji. Studi kasus dari negara-negara lain mengungkapkan bahwa pembukaan informasi strategis terkait akomodasi dan konsumsi dapat menimbulkan inflasi harga yang tidak diinginkan. Analisis unik dan simplifikasi: Pelaksanaan rapat tertutup tidak hanya untuk mencegah kenaikan harga, tetapi juga untuk menjaga transparansi dalam penentuan biaya haji. Ini menunjukkan ketatnya pengawasan pemerintah dalam menjaga keadilan bagi jemaah haji.

Kesimpulan: Keputusan pemerintah untuk melakukan rapat tertutup dalam menentukan komponen biaya haji 2026 adalah langkah strategis untuk menjaga keadilan dan mencegah manipulasi harga. Inisiatif ini mengungkap komitmen dalam menjaga kualitas dan afordabilitas ibadah haji bagi umat Muslim.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan