Wawancara ASN dalam Manajemen Talenta Dibuka untuk Mendorong Kepentingan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya memutuskan bahwa penerapan sistem merit dalam manajemen pencatatan pegawai negeri sipil (PNS) di kota tersebut masih belum optimal. Kehadiran proses wawancara sebagai langkah tambahan justru memperkuat unsur subjektivitas dan kepentingan pribadi.

Hal ini diungkapkan selama pertemuan antara DPRD dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya, yang diselenggarakan pada Senin, 27 Oktober 2025. Pertemuan ini mendiskusikan manajemen talenta yang masih menjadi perhatian parlemen, khususnya mengenai proses wawancara yang menjadi poin kontroversi.

Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya, Gungun Pahlagunara, menjelaskan bahwa tahapan wawancara hanyalah salah satu komponen pendukung dalam sistem merit. Ia menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan keterobjektifan dalam penilaian calon pengisi jabatan kosong.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada, mengangkat isu bahwa penerapan sistem merit di kota ini masih kurang konsisten. Menurutnya, proses wawancara harus dihapus jika ingin manajemen talenta benar-benar terwujud, karena data kinerja dan potensi pegawai sudah tercatat lengkap di aplikasi Mata Resik.

Kota Tasikmalaya sudah memiliki aplikasi Mata Resik yang mencakup data potensi, kompetensi, moralitas, dan integritas ASN. Seharusnya, sistem ini cukup untuk menempati pegawai tanpa perlu tahapan wawancara tambahan. Dodo menegaskan bahwa praktik tersebut hanya menambah unsur subjektivitas dan memungkinkan adanya kepentingan pribadi.

Ketua Fraksi PDIP ini juga menyatakan bahwa Komisi I akan memeriksa lebih lanjut masalah ini, termasuk penjelasan terkait dengan alokasi anggaran yang digunakan dalam proses seleksi. Selain itu, Sekretaris Komisi I, Asep Endang M. Syams, mengemukakan keprihatinannya terhadap peran tim akademisi dalam tahapan wawancara.

Penerapan sistem merit yang optimal akan meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia di sektor pemerintah. Dengan eliminasi unsur subjektivitas, proses seleksi dapat menjadi lebih transparan dan adil. Investasi dalam teknologi informasi seperti aplikasi Mata Resik harus dioptimalkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam penempatan pegawai.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan