Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Tasikmalaya telah diperkenankan rencana efisiensi yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Namun, informasi mengenai biaya-biaya yang akan dipotong belum disampaikan kepada mereka.
Pemerintah Daerah Tasikmalaya berencana mengoptimalkan pengaturan anggaran sebagai upaya penyesuaian akibat penurunan dana Transfer Kas Daerah (TKD) sebesar Rp 218 miliar dari pemerintah pusat. Keputusan ini akan memengaruhi rencana program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun depan.
Meskipun demikian, detail tentang pemotongan anggaran masih menjadi misteri besar bagi sebagian besar kepala OPD. Rojab Riswan Taufik, Kepala Dinas Pendidikan, mengakui bahwa ia belum mendapatkan keterangan rinci terkait potongan anggaran di bawah bidangnya. “Kami tetap menunggu informasi yang jelas,” ujarnya saat diperiksa.
Hal yang sama juga diungkapkan Deddy Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Pariwisata. Menurutnya, belum ada pertemuan dengan atasannya untuk membahas isu pemangkasan anggaran. “Belum ada diskusi terkait rincian potongan itu,” katanya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Ely Suminar, juga belum mendapat kabar tentang pemangkasan anggaran di instansi yang dipimpinnya. “Kami juga belum menerima instruksi resmi,” ucapnya.
Iwan Kurniawan, Kepala Dinas Perhubungan, juga menunggu arahan resmi dari Pemkot. “Kami masih menunggu petunjuk dari pihak berwenang,” katanya.
Sementara itu, Tedi Setiadi, Kepala Badan Pengelola Keuangan, yang juga anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menyatakn pembahasan telah dilakukan. “Diskusi sudah dilakukan, sekarang menunggu tindak lanjut bersama DPRD. Insya Allah, akan segera dilaksanakan setelah Sekda pulang dari penataran,” jelasnya.
Sementara itu, Feri Arif Maulana, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, menyatakan masih menunggu informasi lebih lanjut tentang dampak teknis dan volume efek kebijakan efisiensi yang diumumkan BPKAD.
Pemangkasan anggaran ini akan mempengaruhi berbagai sektor, dari pendidikan hingga pariwisata. Pemerintah kota harus segera menyampaikan informasi rinci agar OPD dapat merencanakan dengan baik. Efisiensi anggaran harus dilaksanakan dengan bijak agar tidak mengganggu pelayanan publik. Kerja sama antara Pemkot dan DPRD diperlukan untuk memastikan proses pembahasan berlangsung lancar. Pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat dapat memantau pengelolaan keuangan yang baik.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.