Pengusaha Kelapa Sawit Siap Menghadapi Aturan Anti-Deforestasi dari Eropa

Uni Eropa telah memendekkan periode penundaan implementasi aturan antitembakau hutan, yang dikenal sebagai European Union Deforestation Regulation (EUDR). Inisiatif ini ditujukan untuk mengurangi praktik penebangan hutan oleh industri perkebunan, termasuk sektor kelapa sawit. Menanggapi ini, Eddy Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), menyatakan siapnya industri untuk menghadapi regulasi tersebut. Menurutnya, perusahaan telah mempersiapkan diri dalam jangka waktu enam bulan, sementara petani diberi masa penyesuaian satu tahun. Dalam konferensi pers di kantor GAPKI, Selasa (28/10/2025), Eddy menjelaskan bahwa sebagian besar perusahaan telah mematuhi syarat utama EUDR, yaitu tidak melakukan pembukaan lahan baru sejak 31 Desember 2020. Namun, tantangan masih ada pada tingkat petani, yang belum memiliki regulasi ketat regarding pembukaan lahan. EUDR memerlukan keterlibatan semua tahap rantai pasok untuk memastikan tidak ada sumber dari area deforestasi.

Eddy mengemukakan bahwa petani saat ini tidak memiliki batasan yang jelas untuk pembukaan lahan, kecuali di kawasan hutan. Pihak berwenang masih memberikan izin bagi pembukaan lahan di area swasta. Sebagai upaya menanggapi EUDR, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2019, yang melarang pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit. Hal ini juga memberikanLF kepada para pengusaha untuk tidak menghindari kerjasama dengan petani, meskipun ada indikasi pelanggaran terhadap regulasi EU. Eddy menyatakan bahwa dampak signifikatif dari EUDR terhadap industri sawit di tahun 2026 masih belum terlihat. Pemerintah masih aktif mencari solusi untuk melindungi petani dalam konteks regulasi ini. Ia berharap periode penyesuaian yang diberikan dapat digunakan secara optimal oleh semua pihak.

Dikutip dari Bloomberg, Komisi Eropa memberikan kesempatan enam bulan bagi perusahaan besar untuk menghindari sanksi setelah EUDR berlaku pada akhir tahun ini. Perubahan ini merupakan pelonggaran dari rencana sebelumnya, yang semula berencana menunda implementasi selama satu tahun. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa Uni Eropa telah menunjukan sikap lebih lunak terkait larangan produk pertanian seperti kelapa sawit, coklat, kopi, kedelai, karet, dan kayu yang dianggap menyebabkan deforestasi. Larangan ini ditenagai dalam regulasi EUDR. Menurut Budi, perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia. Selain membuka akses pasar, perjanjian ini juga membantu mengurangi hambatan dagang, termasuk EUDR. Ia mengungkapkan harapan agar pelunakannya terus berlanjut.

Industri sawit Indonesia telah menunjukkan kesiapan dalam menghadapi tantangan regulasi baru. Langkah-langkah yang diambil pemerintah dan perusahaan menunjukkan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sambil menjaga keberlanjutan industri. Dengan dukungan dari perjanjian dagang dan pelonggaran yang diberikan, industry memiliki kesempatan untuk terus berkembang meskipun dalam kondisi regulasi yang lebih ketat. Kunci sukses terletak pada kolaborasi antara semua pihak, termasuk petani, untuk memastikan rantai pasok bebas dari deforestasi. Masalah ini bukan hanya penting bagi industri, tetapi juga untuk menjaga citra dan pasaran produk Indonesia di pasar global.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page