Pembayaran Utang Kereta Cepat Harus Dilaksanakan Menurut Purbaya

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Keputusan ini diambil untuk mengurangi risiko fiscal negara. Menurut Purbaya, dengan adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang bertanggung jawab atas pembayaran utang, risiko fiscal dapat dihindari.

“Sekarang tidak ada risiko fiscal, karena Danantara yang harus membayar utang,” kata Purbaya, saat dihubungi di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). Selain itu, Purbaya setuju bahwa proyek Whoosh bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, melainkan juga sebagai investasi sosial. Pandangan ini juga telah disampaikan oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Proyek kereta cepat ini, yang pertama di ASEAN, juga menjadi bagian dari misi pengembangan kawasan daerah. “Benar adanya, proyek ini bukan hanya untuk mencari untung, karena Whoosh juga memiliki misi pengembangan regional,” ujarnya. Namun, Purbaya mengungkapkan keprihatinannya karena pengembangan kawasan sekitar stasiun kereta belum optimal. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi setempat.

“Namun, pengembangan kawasan sekitar jalur Whoosh belum optimal, terutama di sekitar stasiun. Ini perlu dikembangkan di masa depan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi setempat,” katanya. Catatan Thecuy.com menampilkan bahwa proyek ini dikelola oleh PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China), dengan konsorsium yang terdiri dari 60% saham dimiliki oleh Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40% oleh pihak China (Beijing Yawan HSR Co. Ltd). Pendanaan proyek ini didukung oleh 75% pinjaman dari China Development Bank (CDB), sedangkan sisanya 25% berasal dari ekuitas sendiri konsorsium, dengan mayoritas kontribusi dari pihak Indonesia melalui PSBI dan KAI.

Purbaya juga menjelaskan bahwa ia tidak terlibat dalam negosiasi antara Indonesia dan China mengenai penyelesaian utang proyek ini. “Baik. Saya tidak ikut, top!” ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10). Ia menyoroti bahwa Kementerian Keuangan sebaiknya tidak campur tangan dalam penyelesaian utang kereta cepat dan lebih baik diselesaikan secara bisnis-to-bisnis (BtB) antar pihak terkait.

Proyek Whoosh bukan hanya tentang laba, tetapi juga tentang pengembangan ekonomi daerah. Meskipun masih ada tantangan dalam pengembangan kawasan sekitar jalur kereta, langkah-langkah yang tepat dapat membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat. Dengan pendanaan yang berkelanjutan dan kolaborasi yang efektif, proyek ini dapat menjadi model investasi sosial yang sukses di Indonesia.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan