Kereta Cepat Jadi Investasi Sosial Menurut Jokowi, Purbaya Sepakat Tapi Ada Syarat

Polemik mengenai utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus menjadi perbincangan publik. Presiden Joko Widodo, dalam tanggapan terhadap isu tersebut, mengungkapkan bahwa proyek ini bukan untuk mencari untung, melainkan sebagai investasi sosial yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Menter Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun memberikan tanggapannya terhadap keterangan Jokowi. Menurut Purbaya, proyek kereta cepat pertama di ASEAN ini memiliki tujuan utama untuk mengembangkan kawasan sekitar, yaitu regional development. “Benar saja, karena Whoosh memang juga memiliki tujuan pengembangan regional,” katanya saat diwawancarai di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Namun, Purbaya mengakui bahwa pengembangan sekitar jalur kereta cepat, terutama di stasiun perhentian, belum optimal. Padahal, hal ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi setempat. “Namun, aspek regionalnya masih belum dikembangkan dengan baik, seperti pengembangan ekonomi di sekitar stasiun perhentian. Hal ini harus ditingkatkan agar ada dampak positif yang nyata,” ujarnya.

Dalam konteks pembayaran utang proyek ini, Purbaya tetap mengutamakan pendekatan tanpa memanfaatkan APBN. Menurutnya, dengan adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang mengelola pembayaran utang, risiko fiskal negara dapat dikurangi. “Sekarang tidak ada risiko fiskal, karena Danantara yang membayar utang,” jelasnya.

Presiden Jokowi juga sudah membahas polemik utang proyek Whoosh. Jokowi menekankan bahwa pembangunan kereta cepat ini merupakan bagian dari investasi strategis. Ia menjelaskan bahwa initiatif pembangunan ini didasarkan pada kerugian ekonomi akibat kemacetan ekstrem di Jabodetabek hingga Bandung, yang sudah menjadi masalah selama 40 tahun. “Inklusifnya, di Bandung juga mengalami kemacetan parah. Kerugian akibat kemacetan ini mencapai Rp 65 triliun per tahun hanya di Jakarta, dan jika dihitung untuk seluruh Jabodetabek plus Bandung, bisa mencapai lebih dari Rp 100 triliun setahun,” ucapnya.

Untuk mengatasi masalah kemacetan, Jokowi menyoroti kebutuhan transportasi massal yang dapat mengurangi kerugian ekonomi. Ia berharap warga akan beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum. Selain itu, transportasi massal punya manfaat sosial, seperti pengurangan emisi karbon. “Transportasi umum tidak dapat dinilai hanya dari laba, tetapi dari manfaat sosialnya, seperti pengurangan emisi karbon. Jadi, subsidi untuk transportasi ini bukan kerugian, melainkan investasi,” tutupnya.

Data riset terkini menunjukkan bahwa proyek seperti kereta cepat dapat meningkatkan produktivitas ekonomi daerah hingga 20% dalam waktu lima tahun. Studi kasus di negara seperti Jepang dan Jerman menunjukkan dampak positif pada mobilitas penduduk dan pengurangan polusi udara. Infografis yang relevan bisa mengilustrasikan perkembangan infrastruktur transportasi di Indonesia dan dampaknya pada pengurangan kemacetan.

Investasi dalam infrastruktur transportasi tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga pada kualitas hidup warga. Dengan adanya kereta cepat, warga akan lebih mudah bergerak, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup. Hal ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan kawasan sekitar stasiun. Mari dukung proyek-proyek seperti ini, karena manfaatnya akan dirasakan oleh generasi selanjutnya.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page