Pemprov Tegaskan Akan Tetap Tertibkan Penerima Bansos yang Menipu

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmen keras untuk memeriksa penerima bantuan sosial yang terlibat dalam perjudian online. Inisiatif ini diambil setelah PPATK mengungkapkan adanya data yang menunjukkan ribuan penerima bansos terindikasi melakukan aktivitas judi daring. Pemerintah provinsi siap bekerjasama dengan lembaga terkait untuk memastikan bantuan sosial tetap diberikan kepada pihak yang memang memerlukannya.

Pada hari Senin (27/10/2025), Pramono Anung mengonfirmasi bahwa Pemprov akan segera mengambil tindakan berdasarkan laporan PPATK. Informasi tersebut disampaikan saat ia berada di RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Menurut Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, sekitar 5.000 penerima bantuan sosial di ibu kota diduga terlibat dalam judi online. Dana bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) bahkan digunakan untuk kegiatan tersebut. Data PPATK menunjukkan bahwa jumlah warga Jakarta yang terlibat judi daring mencapai 602.000 orang, di mana sebagian besar transaksi mencapai Rp 3,12 triliun. Rano mereka pada Minggu (26/10) bahwa terdapat kasus di mana Rp 15.000 dari bantuan sosial dialirkan ke situs judi online. Pemerintah kini sedang mencari solusi untuk mencegah penyalahgunaan bantuan sosial di masa digital.

Penyalahgunaan bantuan sosial untuk kegiatan judi online menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian serius. Hal ini tidak hanya merugikan dana yang seharusnya membantu warga yang memang membutuhkan, tetapi juga mendorong kebiasaan negatif yang dapat merusak keselarasan sosial. Pemerintah harus terus mengawasi dan memantau pengelolaan bansos dengan lebih ketat, serta memfokuskan pada pelatihan dan pemantauan yang lebih baik terhadap penerima bantuan. Dengan demikian, bantuan sosial dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan