Pada hari Senin, 27 Oktober 2025, Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR RI, mengungkapkan kegelisahan terhadap kebijakan Kementerian Haji dan Umrah yang dianggap belum menunjukkan perubahan yang menonjol. Menurut Marwan, cara kementerian tersebut menyajikan dan mendekati pelaksanaan ibadah haji masih mirip dengan metode yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Pola kerja tersebut dianggap tidak menunjukan zmian yang nyata.
Selama rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Marwan menyatakan bahwa entah ada upaya baru dari Kementerian Haji untuk mengimplementasikan perubahan. Dia juga mengekspresikan kebingungan atas penentuan jemaah yang berhak berangkat haji, khususnya terkait mekanisme verifikasi berdasarkan kuota daftar tunggu atau jumlah umat Muslim per provinsi.
Penyediaan transportasi udara menjadi salah satu isu yang diangkat Marwan. Dia menilai proses seleksi pelayanan penerbangan masih kurang transparan. Selain itu, penurunan biaya haji yang hanya mencapai Rp 1 juta dianggap tidak cukup signifikan. Sebenarnya, untuk menurunkan biaya haji secara efektif, perlu ada penghematan sebesar Rp 5 triliun dari total anggaran Rp 17 triliun. Jika ditambah dengan penurunan Rp 1 triliun, totalnya harus berkurang Rp 6 triliun untuk menunjukkan komitmen nyata.
Marwan mendorong transparansi dalam penentuan paket layanan haji agar tidak ada kesan kecurangan dalam penggunaan anggaran. Pengurangan biaya sebesar Rp 1 triliun dianggap tidak memadai, terutama dengan kenaikan biaya dolar dan SAR. Penjelasan yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwa pengurangan tersebut tidak berdampak negatif pada kualitas layanan.
Dia juga menekankan pentingnya reformasi dalam pelayanan haji, seperti perbaikan layanan amburadul dan penanganan kenaikan harga. Jika kedua masalah tersebut tidak dipecahkan, ada kemungkinan akan terjadi penyimpangan anggaran lagi. Marwan berharap Kementerian Haji dapat menampilkan inovasi dan efisiensi yang nyata dalam penyelenggaraan haji, terutama untuk perhajian 2026.
Sementara itu, data terkini menunjukkan bahwa biaya haji tetap menjadi isu utama bagi jemaah. Studi menunjukkan bahwa penurunan biaya haji perlu lebih signifikan untuk meringankan beban finansial umat Muslim yang berangkat ibadah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran haji menjadi kunci agar penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan lancar dan adhere ke harapan umat.
Jika Kementerian Haji ingin benar-benar menunjukkan komitmennya, langkah-langkah nyata diperlukan, bukan hanya penurunan biaya yang simbolik. Pengawasan dan partisipasi dari berbagai pihak juga perlu diperkuat untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan haji.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.