Penilaian Rencana Pemprov DKI tentang Pembongkaran Tiang Monorel

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) telah membahas rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembongkaran tiang pancang proyek monorel mangkrak. Perusahaan ini telah mengadakan pertemuan dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan aspek hukum yang terkait dengan pelaksanaan pembongkaran tersebut.

Rozi Sparta, sebagai Corporate Secretary PT Adhi Karya, mengungkapkan bahwa belom ada keputusan akhir tentang cara pelaksanaan pembongkaran. Hal ini karena diskusi masih berlangsung untuk memastikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Saat ini, skema pelaksanaan atau kegiatan tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama berbagai pihak terkait,” ucapnya seperti dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis (23/10/2025).

Rozi menambahkan bahwa tiang monorel tersebut terdaftar sebagai Aset Tidak Lancar Lainnya dalam bagian Persediaan Jangka Panjang di laporan keuangan PT Adhi Karya. Ia juga menjelaskan bahwa penilaian potensial penurunan nilai aset masih dilakukan secara internal, sambil menunggu rencana akhir pembongkaran tiang.

Selanjutnya, Rozi menyatakan bahwa rencana pembongkaran yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta tidak akan memengaruhi kelangsungan usaha perusahaan. “Rencana pembongkaran tersebut tidak berdampak secara material terhadap usaha perusahaan maupun nilai saham PT Adhi Karya,” katanya.

Dalam wawancara sebelumnya, Rozi juga mengungkap bahwa tiang-tiang tersebut termasuk aset milik PT Adhi Karya. Namun, ia tidak membocorkan nilai aset dari tiang pancang tersebut. Saat ini, perusahaan masih berdiskusi dengan Pemprov DKI Jakarta. “Terkait rencana pembongkaran tiang monorel, ada hak keperdataan dan nilai atas kepemilikan aset milik PT Adhi Karya,” terang Rozi saat dihubungi Thecuy.com, Sabtu (18/10/2025).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menetapkan bahwa pembersihan tiang monorel akan dimulai pada awal tahun depan. Pramono mengungkapkan bahwa penanganan tiang monorel ini menjadi salah satu prioritas. Ia berharap agar proses pembongkaran dapat segera dilaksanakan. “Harapkan saja bulan Januari depan kita udah mulai bersih-bersih,” ucap Pramono di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, dikutip dari detikNews Selasa (14/10/2025).

Pada Kamis (16/10/2025), Pramono juga konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya, Pemprov DKI Jakarta mendapat persetujuan untuk melanjutkan pembongkaran tiang monorel dengan syarat tidak ada proses hukum yang berlangsung. Pramono mengaku telah menerima surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) terkait rencana pembongkaran. Ia berjanji akan membongkar tiang monorel yang dianggap merusak lingkungan dan sering menjadi penyebab kecelakaan. “Kami sudah mendapat arahan bahwa jika masalah hukum sudah selesai, dan kami juga sudah mendapat surat dari Kajati,” ucapnya.

Penanganan tiang monorel mangkrak di Jakarta bukan hanya masalah estetika, tetapi juga keselamatan. Pemerintah telah mengambil langkah serius untuk memastikan tiang-tiang tersebut dipindahkan atau dibongkar. PT Adhi Karya, sebagai pemilik aset, terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan proses pembongkaran berjalan sesuai peraturan. Pramono Anung, sebagai gubernur, menunjukkan komitmen kuat dalam menyelesaikan masalah ini agar Jakarta tetap nyaman dan aman bagi warganya. Pelaksanaan pembongkaran pada awal 2026 nantinya akan menjadi tonggak penting bagi upaya pemulihan estetika dan keselamatan di ibu kota.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page