Pembangunan Jalan Daerah: Upaya Pemerintah untuk Meningkatkan Pemerataan Akses dan Konektivitas

Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (PU) sedang memperkuat jaringan infrastruktur dan menyamakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu langkahnya adalah melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 yang bertujuan mempercepat pengembangan konektivitas jalan daerah untuk mendukung keswastaan pangan dan energi di negara.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengurasakan bahwa kebijakan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam mengatasi perbedaan infrastruktur jalan antara tingkat provinsi dan kabupaten. Menurut Dody, stabilitas jalan nasional kini telah mencapai angka di atas 90 persen, namun jalan provinsi dan kabupaten masih berada di rentang 60 persen.

Kesenjangan infrastruktur (backlog) ini menjadi alasan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan Inpres tersebut. Tujuannya adalah agar pembangunan di daerah dapat lebih seimbang dan akses masyarakat semakin lancar. “Jika membandingkan stabilitas jalan, nasional kita sudah mencapai lebih dari 90 persen. Namun, jalan daerah baik di kabupaten maupun provinsi baru sekitar 60 persen,” kata Dody, seperti dikutip dari 20detik, Sabtu (25/10/2025).

Selain memperbaiki jalan utama, Kementerian PU juga tengah membangun jembatan gantung di berbagai wilayah terpencil. Inisiatif ini bertujuan memastikan masyarakat, khususnya ibu-ibu hamil, siswa, dan warga yang sakit, dapat dengan mudah mengakses fasilitas penting seperti sekolah, Puskesmas, dan Posyandu. “Kita perlu banyak membangun jembatan gantung supaya ibu-ibu hamil, teman-teman yang sakit, dan anak-anak yang akan bersekolah tidak lagi mengalami kesulitan untuk menuju tempat-tempat penting seperti sekolah atau fasilitas kesehatan terdekat,” ungkap Dody.

Dody menilai bahwa Inpres ini memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat karena memenuhi kebutuhan dasar seperti akses, mobilitas, dan pemerataan ekonomi. Ia menyebut kebijakan ini sebagai “vitamin konektivitas daerah” yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah. “Program ini sangat mempengaruhi masyarakat. Dengan terhubungnya daerah, akses logistik menjadi lebih mudah, dan masyarakat bisa lebih cepat menjangkau fasilitas umum. Jika masyarakat kuat, negara juga akan kuat,” kata Dody.

Dody juga menekankan bahwa Inpres Nomor 11 Tahun 2025 merupakan pelaksanaan nyata dari Asta Cita Prabowo, terutama pada poin pertama dan keenam, yakni hak asasi manusia (HAM) dan pemerataan pembangunan dari desa. Ia memastikan bahwa arah pembangunan saat ini difokuskan pada memperkuat wilayah pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi baru. “Saya yakin bahwa Inpres Jalan Daerah ini adalah salah satu wujud nyata dari Asta Cita Pak Prabowo, yakni Ketahanan Nasional dan Pemerataan Pembangunan,” ujar Dody.

Menurut Dody, dengan peningkatan konektivitas dan perbaikan infrastruktur di tingkat daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin kuat. Ia percaya kebijakan ini dapat mengurangi keluhan dari para kepala daerah terkait keterbatasan infrastruktur jalan di wilayahnya. Sebagaimana diketahui, beberapa pejabat daerah pernah mengeluh ke Kantor Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) karena transfer ke daerah (TKD) mengalami pengurangan. “Jadi bukan berarti kalau TKD dikurangi terus tidak ada pembangunan di daerah. Karena Pak Prabowo ingin pertumbuhan dimulai dari bawah, dari desa,” ungkap Dody. “Jika jalan dan jembatan di daerah sudah teratasi, saya yakin kemarahan bupati, gubernur, dan wali kota ke Kementerian Keuangan akan berkurang drastis. Karena masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Ketika infrastruktur jalan daerah ditingkatkan, kemajuan tersebut akan memperkuat daya saing wilayah tersebut. Peningkatan aksesibilitas tidak hanya mempermudah logistik, tetapi juga memfasilitasi akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat. Dody menegaskan bahwa kebijakan ini akan mendukung kesinambungan pembangunan dan memastikan bahwa setiap daerah memiliki akses yang sama terhadap peluang dan fasilitas. Tak hanya itu, Inpres ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyatukan wilayah terpencil dengan pusat. Dengan demikian, tidak hanya mengurangi kesenjangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh Indonesia.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page