Ketujuh Ahmad Muzani Mengungkap Peran Penting Kerja Sama MPR dan Media dalam Mewujudkan Kesatuan Nasional

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara tak luput dari peran MPR dalam menjaga ideologi negara. Sayangnya, ketika negara dalam situasi stabil, tanggung jawab tersebut sering dianggap tidak relevan.

Menurutnya, pemahaman tentang isu-isu berbangsa dan bernegara perlu terus dikembangkan dalam semua kalangan masyarakat, terutama dalam mengukuhkan kesadaran akan ideologi negara.

Dalam kesempatan media gathering Komisariat Wartawan Perlemen (KWP) di Bandung, Jumat (24/10) kemarin, Muzani menekankan pentingnya sinergi antara MPR dan media dalam memelihara kebhinekaan. Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat MPR, termasuk Wakil Ketua Lestari Moerdijat, Ketua Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara, dan Sekjen Siti Fauziah.

Muzani menegaskan bahwa MPR selalu terbuka terhadap masukan, pandangan, dan bahkan kritik dari berbagai pihak, termasuk terkait amandemen UUD 1945. Ia menjelaskan bahwa MPR tidak menutup rapat-rapat tentang kemungkinan perubahan, tetapi juga tidak mempermudah proses amandemen dengan mudah.

“Kami tahu ada sebagian masyarakat yang menginginkan amandemen, ada pula yang berpendapat sudah cukup. Hal ini menjadikan kerjasama kami dengan wartawan sangat penting. Pertanyaan wartawan kadang mengilhami ide-ide baru yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya, dan ini terjadi dalam sejarah pergerakan bangsa,” ujarnya.

Seperti dalam Kongres Pemuda Pertama 1926, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Namun, usulan ini ditolak oleh wartawan lahir Madura, Mohammad Tabrani Soerjowitjirto, yang menyerukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Perdebatan ini memuncak dalam Kongres Pemuda Kedua 1928, dimana usulan Tabrani diterima.

Muzani mengaku selalu memperhatikan masukan dan pertanyaan wartawan, karena mereka merupakan wujud perasaan rakyat. “Wartawan adalah mata dan lidah hati rakyat. Bagi MPR, mereka adalah telinga dan perantara rakyat. Acara ini tetap penting, karena teman-teman berada di lapangan, merasakan suasana rakyat, baik gelisah, senang, atau gembira. Itulah suara yang selalu kita dengarkan dan butuhkan,” pungkasnya.

Ketika negara dalam kondisi baik, tanggung jawab untuk menjaga ideologi sering terabaikan. Namun, pemahaman tentang berbangsa dan bernegara harus terus ditanam di seluruh masyarakat, khususnya kesadaran akan ideologi. MPR terbuka terhadap masukan, termasuk terkait amandemen UUD 1945, namun harus dipikirkan dengan cermat. Wartawan memiliki peran krusial sebagai perantara suara rakyat, seperti terlihat dalam sejarah pergerakan bangsa, dimana ide-ide revolusioner sering muncul dari pertanyaan mereka. Kerjasama antara MPR dan media bukan sekadar penting, tetapi vital dalam merangkul berbagai suara masyarakat dan memastikan keputusan yang bijaksana.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan