Jepang Tangani Kontroversi Rencana Pemerintah untuk Mengusir Banyak WNA

Sanae Takaichi telah memegang jabatan sebagai pemimpin tertinggi di negara matahari terbit. Pemerintahuannya langsung dihadapkan pada kontroversi terkait rencana ‘pengusiran massal’ terhadap warga asing yang tinggal di sana.

Menurut laporan AFP pada hari Minggu (26 Oktober 2025), informasi yang salah tersebar di platform X dan Facebook—utamanya dalam bahasa Inggris—mengklaim bahwa Takaichi, wanita pertama yang menduduki posisi perdana menteri di Jepang, telah memerintahkan Kimi Onoda untuk memimpin satu kementerian tertentu.

Onoda, yang sudah mendapat tugas khusus dalam kabinet Takaichi, diangkat menjadi Menteri Keamanan Ekonomi serta pejabat yang bertanggung jawab atas ‘menciptakan komunitas yang harmonis dengan warga asing’. Departemen dengan nama serupa sudah ada sejak masa kepemimpinan Shigeru Ishiba, tetapi penunjukannya sebagai menteri kabinet baru-baru ini.

Onoda mengungkapkan bahwa Jepang akan ‘menegakkan aturan dengan ketat terhadap warga asing yang melanggar’. Namun, ia menolak adanya rencana pengusiran massal. “Ada beberapa pelanggaran sistem oleh warga asing, termasuk kriminalitas dan perilaku negatif, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Jepang,” kata Onoda.

Walaupun demikian, angka imigrasi di Japon masih lebih rendah dibanding negara maju lainnya. Dengan populasi yang terus berkurang dan tingkat kelahiran sangat rendah, negara ini kini menghadapi kekurangan tenaga kerja di berbagai industri, sehingga memaksa peningkatan jumlah imigran.

Peningkatan jumlah warga asing, termasuk turis, menjadi topik hangat dalam perebutan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal. Takaichi berhasil memenangkan pemilihan tersebut dan telah dilantik sebagai perdana menteri. Tidak lama setelah itu, informasi palsu yang menyebar di X mengklaim bahwa Takaichi ‘dilantik dan segera membentuk kementerian untuk pengusiran massal’, dengan lebih dari sembilan juta kali penayangan.

Video lain yang tersebar di Facebook salah mengklaim bahwa kaisar Jepang telah menyetujui ‘rencana deportasi nasional’. Informasi tersebut juga beredar dalam bahasa Thailand, Jerman, dan Spanyol.

Klaim-klaim seperti itu muncul setelah program pertukaran budaya Jepang dengan beberapa negara Afrika dibatalkan bulan lalu, akibat gelombang keluhan yang berlebihan. Bulan lalu, kota Kitakyushu juga menghadapi serbuan keluhan akibat klaim palsu bahwa kota tersebut akan mengadakan makan siang khusus Muslim di sekolah.

Pada Juli, partai anti-imigrasi Sanseito meraih kesuksesan dalam pemilihan majelis tinggi, dengan jumlah kursi mereka naik dari dua menjadi 15. Di majelis rendah, partai ini juga memiliki tiga anggota. Agenda mereka mencerminkan gerakan populis global lainnya, menentang ‘elitisme’ dan ‘globalisme’, serta berjanji untuk ‘mengembalikan kekuasaan kepada rakyat’.

Data riset terbaru: Menurut badan statistik Jepang, jumlah warga asing yang tinggal di negara ini telah mencapai catatan tertinggi pada tahun 2025, meskipun masih relatif rendah dibandingkan negara lain. Kebijakan Takaichi terhadap imigrasi akan menjadi perhatian utama di masa depan, terutama dalam konteks kekurangan tenaga kerja.

Analisis unik dan simplifikasi: Isu imigrasi di Jepang tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang perilaku masyarakat dan bagaimana negara tersebut beradaptasi dengan kehadiran warga asing yang semakin banyak. Pemerintah harus seimbang antara menjaga ketertiban dan memastikan kebutuhan ekonomi terpenuhi.

Kesimpulan: Dalam era globalisasi, setiap kebijakan pemerintah memerlukan pendekatan yang cermat. Jepang, sebagai negara yang berjuang dengan masalah demografis, harus menemukan jalan tengah antara menjaga identitas budaya dan memanfaatkan tenaga kerja asing untuk mengatasi tantangan ekonomi.

Baca juga Berita lainnya di News Page