RI Dorong Anggota APEC untuk Menghilangkan Hambatan Perdagangan

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti ikut serta dalam Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang diadakan di Incheon, Korea Selatan pada 22-23 Oktober 2025. Dalam kesempatan ini, ia mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang tidak dapat hadir.

Pada acara tersebut, Roro mengemukakan komitmen Indonesia untuk mempromosikan perdagangan antarnegara melalui penerapan Praktik Regulasi yang Baik (Good Regulatory Practices). Langkah ini bertujuan untuk menjamin kelancaran regulasi yang transparan, efisien, dan dapat mengurangi hambatan perdagangan.

“Kita menekankan pentingnya manajemen regulasi yang dapat beradaptasi dan fleksibel untuk segera merespons inovasi yang cepat. Kita juga mendorong kerjasama regulasi internasional, menghilangkan hambatan tak perlu, dan meningkatkan kesesuaian regulasi sesuai standar internasional jika diperlukan,” ujar Roro.

Menteri Reformasi Struktural APEC menilai bahwa masih ada banyak hambatan struktural yang perlu ditangani, termasuk ketidaksesuaian regulasi yang menghambat konektivitas, inovasi, dan kesejahteraan di wilayah tersebut.

“Oleh karena itu, diperlukan reformasi berkelanjutan dan kolaborasi regulasi yang lebih erat untuk merespons tantangan baru, membuka peluang ekonomi, dan menjamin pertumbuhan yang inklusif bagi seluruh anggota APEC,” lanjutnya.

Untuk mengatasi hambatan perdagangan, telah ada kebijakan kemudahan berbisnis melalui Ease of Doing Business (EoDB) APEC. Inisiatif ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memastikan fungsi pasar yang efisien.

“Kita menyambut baik sukses pelaksanaan Rencana Aksi EoDB APEC Ke-3 dan mendukung rencana selanjutnya pada tahun 2026-2035. Kita akan bekerja sama untuk mencapai target APEC, yaitu peningkatan 20% dalam lima area prioritas yang diperbarui pada tahun 2035,” tambah Roro.

Lima prioritas utama anggota APEC untuk memperkuat perekonomian meliputi perdagangan dan investasi, inovasi serta digitalisasi, pertumbuhan yang kuat, aman, berkelanjutan, dan inklusif, kerja sama teknis dan ekonomi (ECOTECH), serta Bogor Goals.

Sebagai langkah lanjut, para Menteri Reformasi Struktural APEC sepakat tentang Strengthened and Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (SEAASR) 2026-2030. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama untuk upaya reformasi struktural di kawasan selama lima tahun ke depan.

“SEAASR ini berisi empat pilar strategis yang akan menjadi acuan bagi anggota APEC dalam mengatasi hambatan struktural dan memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” jelasnya.

Keempat pilar tersebut adalah menciptakan persaingan yang adil, membangun lingkungan yang mendukung dunia usaha, mendorong inovasi dan digitalisasi, serta memungkinkan seluruh masyarakat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi demi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Roro juga mengungkapkan, para Menteri Reformasi Struktural APEC menekankan pentingnya memperkuat reformasi struktural secara berkelanjutan untuk menghasilkan dampak nyata pada perekonomian kawasan. Ini akan dilakukan dengan memanfaatkan pelajaran dari reformasi sebelumnya, menambah pengembangan kapasitas, dan menguatkan kesadaran publik, termasuk kerjasama dengan sektor swasta.

Dalam rangka meningkatkan konektivitas, para Menteri juga berkomitmen untuk menciptakan pasar dan lingkungan usaha yang adil serta terbuka di seluruh wilayah Asia-Pasifik.

Sektor swasta dipandang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja, termasuk melalui Asia-Pacific Economic Cooperation Business Advisory Council (ABAC).

“ABAC memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan reformasi APEC tetap sesuai dengan dinamika dunia usaha dan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang kompetitif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global. Rekomendasi dari ABAC akan menjadi masukan strategis dalam perumusan kebijakan APEC masa depan, khususnya untuk memperkuat integrasi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan,” ujarnya.

Roro juga mendorong transformasi digital di kawasan dan mengevaluasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI). Ini dilakukan untuk membangun ekosistem digital yang aman dan andal, menjembatani kesenjangan digital, serta mengembangkan kerangka kerja yang mendukung.

“Kita juga akan memperkuat pengembangan keterampilan, mendorong infrastruktur yang tangguh, dan meningkatkan akses keuangan. Dalam konteks ini, kita menyambut baik topik Laporan Kebijakan Ekonomi APEC 2026 (AEPR) tentang reformasi struktural dan transformasi digital berbasis AI yang akan memungkinkan berbagi praktik terbaik dan memanfaatkan transformasi,” tutupnya.

Setiap langkah yang diambil tidak hanya akan memperkuat ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut inklusif dan berdampak positif pada seluruh masyarakat. Kerjasama yang erat antara negara-negara anggota APEC akan menjadi kunci sukses dalam menghadapi tantangan global dan mendorong inovasi yang berkelanjutan. Masih banyak tantangan yang perlu diatasi, tetapi dengan komitmen bersama, masa depan ekonomi kawasan ini akan lebih cerah dan berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page