Transformasi Digital dan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pemerintahan Modern

Menerapkan transformasi digital, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan memang menjadi kunci utama dalam membangun pemerintahan modern. Hal ini memerlukan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, mengungkapkan hal ini saat memberikan sambutan pada Upacara Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIII tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa suksesnya program pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan teknokratis, melainkan juga pada kemampuan pemimpin birokrasi untuk mendorong kolaborasi.

“Kerja sama bukan berarti harus seragam, melainkan mencari harmoni agar setiap pihak dapat saling melengkapi,” katanya dalam siaran pers yang diterbitkan Kamis (23/10/2025). Seperti yang diimplementasikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu dari lima program prioritas nasional lainnya, yaitu Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan, dan Pembangunan Rumah Layak Huni. Muhammad Taufiq menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut hanya bisa terwujud dengan kerja sama yang kuat antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam program MBG, ekosistem industri pangan menjadi salah satu faktor kunci agar program tersebut berhasil. Berbagai pihak terlibat, mulai dari Badan Gizi Nasional sebagai koordinator, Kementerian Pertanian yang menjamin ketersediaan pangan, Kementerian Keuangan yang mengalokasikan anggaran, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memantau keamanan pangan, hingga Kementerian PPN/Bappenas yang merencanakan tata kelola. Semua ini harus berjalan terkoordinasi, karena tanpa orkestrasi seperti ini, program MBG akan kesulitan memberikan dampak yang besar.

Oleh karena itu, perlunya sinergi dan kebijakan progresif untuk membangun ekosistem berbasis potensi lokal. Salah satu upayanya adalah fokus pada diversifikasi pangan, penguatan kapasitas teknologi UMKM, percepatan riset terapan, serta integrasi bioteknologi dalam strategi nasional. Transformasi industri pangan melalui inovasi dipercaya dapat memperkuat ketahanan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN LAN, Tri Widodo, menyebutkan bahwa tema “Ekosistem Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi” yang diangkat peserta sangat relevan dengan kondisi saat ini. Ia menambahkan bahwa perlu adanya kebijakan inklusif yang melibatkan semua lapisan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM di daerah terpencil.

“Kunci utama adalah kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, sehingga inovasi pangan dapat menjadi motor ketahanan ekonomi nasional,” ujarnya. Perwakilan peserta PKN I Angkatan LXIII, Guswanto, M.Si, mengidentifikasi beberapa isu strategis yang masih menghambat ketahanan pangan nasional, seperti ketergantungan pada impor bahan pangan, kerugian pascapanen yang tinggi, degradasi lahan pertanian, dan tumpang-tindih kebijakan antarinstansi.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, peserta PKN I Angkatan LXIII merekomendasikan dua hal. Pertama, penguatan regulasi dan kelembagaan melalui amandemen Perpres Nomor 81 Tahun 2024 dengan menetapkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai institusi utama, serta pembentukan Gugus Tugas Rantai Pasok Pangan Lokal sebagai forum koordinasi lintas sektor. Kedua, penguatan implementasi melalui insentif dan infrastruktur pangan, seperti keringanan pajak, subsidi, akses pembiayaan, sertifikasi mutu, dan bantuan teknis bagi industri berbasis bahan baku lokal. Selain itu, pembangunan pusat agribisnis, fasilitas pascapanen, sistem penyimpanan, logistik, dan platform digital juga diperlukan untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Menutup acara, Wakil Menteri PANRB Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tergantung pada mindset kepemimpinan ASN yang adaptif, sistemik, dan orientasi dampak. “Pemimpin kolaboratif tidak hanya dapat bekerja sama, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, integritas tinggi, dan kemampuan komunikasi lintas sektor untuk mencapai sinergi yang berdampak bagi masyarakat,” katanya.

Melalui pelaksanaan PKN Tingkat I Angkatan LXIII, Lembaga Administrasi Negara mengukuhkan komitmennya untuk menyemai pemimpin yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi hasil. Sinergi antara kepemimpinan kolaboratif dan inovasi kebijakan publik diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan program prioritas nasional menuju pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berdampak nyata bagi rakyat.

Menjaga ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat. Dengan kerja sama yang kuat dan kebijakan yang progresif, Indonesia dapat membangun industri pangan yang lebih unggul, inklusif, dan berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page