Surabaya Perkuat Ketahanan Pangan Sesuai Dorongan DPRD Kota

Ketahanan pangan menjadi salah satu program yang menjadi fokus utama pemerintah dalam menghadapi kondisi geopolitik global yang tidak stabil. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyoroti pentingnya menyatukan upaya menjamin kemandirian pangan negara, terutama dalam konteks konflik antar negara besar yang dapat memengaruhi pasokan pangan domestik.

Arif menjelaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan merupakan langkah strategis yang diambil berdasarkan analisis terhadap situasi global yang tidak tenang. Dia menyatakan bahwa Presiden memiliki pemahaman mendalam tentang strategi pertahanan dan dinamika politik dunia, termasuk konflik di Eropa, potensi perang di Karibia, serta perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang belum menemukan penyelesaian.

Meski Indonesia tidak langsung terancam konflik, Arif Fathoni mengingatkan bahwa dampak dari perang antar negara besar tetap akan berdampak pada negara ini. Oleh karena itu, persiapan harus dilakukan dengan serius. Beberapa program prioritas yang diangkat Presiden meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui dapur umum (SPPG), Koperasi Merah Putih, dan upaya ketahanan pangan.

MBG didefinisikan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul guna mendukung visi Indonesia Emas 2045. Pembukaan dapur umum di seluruh wilayah Indonesia juga berfungsi sebagai strategi pertahanan jika terjadi konflik di masa depan. Arif mendukung bahwa negara-negara di Eropa sudah melatih warganya untuk menghadapi perang, dan Kementerian Pertahanan Amerika telah berganti nama menjadi Kementerian Perang, hal ini menunjukkan gejolak global yang membutuhkan persiapan serius.

Dalam upaya ketahanan pangan, Pemkot Surabaya dapat berperan aktif dengan memanfaatkan lahan pertanian dan perikanan di kawasan Timur Surabaya. Arif menyarankan diversifikasi pangan seperti urban farming dan penanaman tanaman semanggi yang tidak memerlukan lahan luas, sehingga sesuai dengan kondisi Kota Surabaya. Kawasan Timur Surabaya, yang disetujui sebagai kawasan konservasi, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan udang dan bandeng.

Pemerintah Kota Surabaya dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian terkait manajemen perikanan modern. Anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebesar Rp 54 miliar di tahun depan dapat menjadi modal untuk mendukung penelitian tersebut. Arif juga menyoroti penelitian mahasiswa Unesa Surabaya tentang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan perikanan di Morokrembangan, yang akan dipertandingkan dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) di bulan November mendatang.

Untuk memudahkan distribusi hasil perikanan, Pemkot harus membangun infrastruktur jalan menuju tambak, sehingga petani tidak mengalami kesulitan dalam mendistribusikan hasil panen. Selain itu, lahan tambak di kawasan Timur Surabaya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan dengan melibatkan warga setempat. Koperasi Merah Putih juga dapat menjadi jalan distribusi hasil pertanian dan perikanan, terutama dalam situasi kritis.

Arif Fathoni mengimbau Pemkot Surabaya untuk serius dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat terkait ketahanan pangan. Jika diimplementasikan dengan baik, Surabaya dapat menjadi model bagi pemerintah pusat. Dia menekankan bahwa dalam kondisi dunia yang tidak stabil, persiapan harus dilakukan sekarang daripada menyesal nanti.

Penting untuk memahami bahwa ketahanan pangan bukan hanya tentang menanam beras, tetapi juga tentang diversifikasi sumber pangan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan lebih siap dan mandiri.

Baca juga Berita lainnya di News Page