Korban Pelecehan Seks Militer Australia Cabut Gugatan Terhadap Pemerintah

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Di ibu kota Australia, Canberra, ribuan wanita yang bertugas di Angkatan Bersenjata Australia (ADF) mengajukan gugatan hukum massa atas tuduhan kekerasan, pelecehan seksual, dan diskriminasi yang dilakukan secara meluas dan sistemik. Gugatan ini, yang dilaporkan AFP pada 24 Oktober 2025, menargetkan pemerintah Australia atas peristiwa yang terjadi selama 21 tahun, dari November 2003 hingga Mei 2025.

Josh Aylward, pengacara dari firma hukum JGA Saddler yang mewakili para penggugat, mengungkapkan keprihatinan yang serius. Menurutnya, bagi wanita-wanita dalam militer, ancaman perang tidak selalu menjadi hal yang paling mengancam. Malah, pelecehan seksual di tempat kerja seringkali menjadi ancaman yang lebih besar. Ia juga menambahkan bahwa warga Australia akan terkejut mendengar laporan tentang kekerasan, pemerkosaan, dan ancaman fisik yang dialami oleh para korban. Namun, yang lebih mengecam adalah bagaimana mereka yang berani mengajukan pengaduan seringkali menjadi sasaran serangan yang lebih brutal.

Gugatan ini diproses di Pengadilan Federal Sydney dengan sistem opt-out, yang berarti semua wanita yang bertugas selama periode tersebut diikutsertakan dalam gugatan ini, kecuali mereka menyatakan tidak mengalami pelecehan seksual. Firma hukum JGA Saddler memperkirakan ribuan wanita akan ikut serta dalam gugatan ini. Gugatan tersebut juga mengklaim bahwa militer Australia bertanggung jawab secara tidak langsung atas kegagalan mereka melindungi wanita dari pelecehan seksual selama bertugas.

Meski laporan tentang pelecehan seksual terus muncul, diikuti dengan komitmen untuk reformasi budaya, firma hukum JGA Saddler mengaku bahwa perubahan yang signifikan belum terjadi. Aylward menegaskan bahwa kasus hukum ini adalah tuntutan untuk bertindak, mencari akuntabilitas, dan menciptakan perubahan nyata. Departemen Pertahanan Australia telah menyatakan kesadaran terhadap gugatan ini dan mengaku bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual dan pelanggaran di lingkungan kerja militer. Mereka juga mengatakan akan menerapkan rekomendasi terkait kekerasan seksual yang dibuat tahun 2024 setelah penyelidikan terhadap kasus bunuh diri di kalangan militer dan veteran. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menerapkan strategi pencegahan pelanggaran seksual yang komprehensif.

Menggugat pemerintahan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ini bukan tentang pemerasan. Ini tentang kebebasan untuk hidup tanpa takut, tentang kebebasan untuk bertugas dengan hormat. Jika perubahan tidak terjadi, sistem akan terus mengorbankan korban yang tidak berdosa.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan