Gus Ipul Diskusikan Sinkronisasi Data Bantuan Sosial dengan Pramono

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang dikenal sebagai Gus Ipul, telah melakukan kunjungan ke Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota. Dalam pertemuan tersebut, mereka memfokuskan pembicaraan pada upaya sinkronisasi data bantuan sosial (bansos) untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan di ibu kota lebih tepat sasaran.

Gus Ipul menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia, yang memerintahkan agar semua data kesejahteraan sosial dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diselaraskan antara pemerintah pusat dan daerah. “Perhatian utama adalah soal data. Sebelumnya, setiap instansi memiliki data sendiri, dan ada sentuhan ego sektoral. Sekarang, kami melakukan penyesuaian dengan Pemprov DKI agar intervensi bersifat saling mendukung,” katanya di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Proses sinkronisasi ini akan dilakukan bersama Dinas Sosial DKI Jakarta dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (Pusdatin Kemensos). Data penerima bansos akan diperbarui setiap pekan untuk memastikan keakuratannya dan mencegah tumpang tindih. “Ada yang perlu diperbaiki, ada juga data baru yang ditambahkan. Jika proses ini dilakukan secara konsisten setiap bulan, data kami akan semakin akurat,” tambahnya.

Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa total bantuan sosial yang disalurkan untuk warga Jakarta mencapai lebih dari Rp 500 miliar hingga akhir 2025. Bantuan tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako. “Untuk penerima bansos reguler seperti PKH dan sembako, jumlahnya sekitar 269 ribu keluarga. Ditambah bantuan langsung tunai sementara pada triwulan terakhir tahun ini, total penerima manfaat di Jakarta adalah 617 ribu keluarga,” jelasnya.

Pramono Anung menyambut baik upaya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyatakan bahwa DKI siap membuka seluruh data program sosial untuk memudahkan integrasi. “Kami dengan senang hati membuka semua data yang kami miliki. Jika integrasi bisa berjalan, saya yakin tidak ada warga yang menerima bantuan ganda dan bantuannya lebih tepat sasaran,” kata Pramono.

Gubernur DKI menilai bahwa langkah integrasi ini sangat penting karena Jakarta juga memiliki program serupa seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan bantuan bagi lansia serta penyandang disabilitas. “Seperti yang diketahui, program KJP, KJS, pemutihan ijazah untuk difabel, lansia, dan sebagainya, Pemerintah Jakarta juga memiliki program yang sebenarnya serupa dengan pemerintah pusat. Jika dijalankan bersama, saya yakin bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” tegasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial di Jakarta, memastikan bahwa setiap warga yang membutuhkannya mendapatkan dukungan yang tepat. Dengan data yang terintegrasi dan terupdate, pemerintah bisa lebih efektif dalam merencanakan dan melaksanakan program sosial, sehingga menciptakan dampak positif bagi masyarakat.

Sinyerji antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan data bansos bukan hanya memudahkan pelaksanaan, tetapi juga mengurangi duplikasi dan memastikan bahwa bantuan sosial mencapai kalangan yang sebenarnya membutuhkannya. Ini menunjukkan komitmen serius dalam membangun sistem sosial yang lebih transparan, efisien, dan berdaya guna.

Baca juga Berita lainnya di News Page