Pramono Memastikan Pernyataan Purbaya tentang Dana Miliaran di Bank Benar Sebesar 100 Persen

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ada 15 provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, yang memiliki dana daerah yang tersimpan di bank. Dana tersebut mencapai Rp 14,6 triliun. Informasi ini kemudian dikonfirmasi oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Pramono Anung mengukuhkan bahwa informasi tersebut benar adanya. Dia menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi berbagai kewajiban dan proyek yang harus diselesaikan pada akhir tahun. “Sama seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya, dana sebesar Rp 14,6 triliun yang dimiliki Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Bank Jakarta benar-benar ada. Bukan hanya 100% benar, tetapi 1.000% benar,” ujarnya saat ditemui di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

Gubernur DKI Jakarta menambahkan bahwa dana tersebut tidak menganggur, tetapi telah dijadwalkan untuk pembayaran berbagai proyek pembangunan dan kegiatan layanan publik yang biasanya ramai pada bulan November dan Desember. “Di Jakarta, pola pengeluaran anggaran selalu naik di akhir tahun. Misalnya, pada tahun 2023, pembayaran mencapai Rp 16 triliun, dan tahun 2024 mencapai Rp 18 triliun. Jadi, dana ini telah disiapkan untuk keperluan tersebut,” terangnya.

Pramono juga mengungkapkan bahwa Pemprov DKI telah meminta Kementerian Keuangan untuk segera mentransfer dana tambahan sebesar Rp 10 triliun. Dana ini akan digunakan untuk mendukung penyerapan anggaran yang lebih cepat pada akhir tahun. “Kami bahkan meminta kepada Menteri Keuangan untuk segera mentransfer dana tambahan Rp 10 triliun. Kami akan menggunakan dana ini untuk pembayaran proyek-proyek yang telah dijadwalkan,” katanya dengan tegas.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menjelaskan bahwa dana sebesar Rp 14,6 triliun di bank bukan untuk mendapatkan imbalan bunga, tetapi berkaitan dengan pola belanja Pemda yang mengalami peningkatan pada triwulan terakhir. Suharini menambahkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) masih tinggi hingga bulan November, tetapi akan menurun drastis di bulan Desember karena pembayaran yang meningkat signifikan pada dua bulan terakhir.

Gubernur Pramono Anung juga mendorong perangkat daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran, terutama untuk belanja prioritas dengan alokasi besar, dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Perlambatan belanja di triwulan II dan III terjadi karena penyesuaian program quick win melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pengeluaran anggaran berjalan lancar.

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menunjukkan kinerja pendapatan daerah yang solid. Realisasi pajak daerah telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI tetap mampu mengelola keuangan daerah dengan baik, meskipun ada tantangan yang harus diatasi pada akhir tahun.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara Pemprov DKI dan instansi terkait, dapat diharapkan bahwa penyerapan anggaran akan berjalan lebih lancar. Hal ini akan berdampak positif pada pembangunan dan pelayanan publik di ibu kota. Pemprov DKI terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jakarta.

Sebagai pelaksanaan kebijakan keuangan yang baik, Pemprov DKI juga mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa dana yang tersimpan di bank tidak menjadi idle fund. Dana tersebut telah dijadwalkan untuk pembayaran proyek-proyek yang penting, sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat percaya bahwa dana publik digunakan dengan bijak dan akuntabel.

Penyelesaian proyek-proyek penting pada akhir tahun ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jakarta. Dengan adanya dana yang tersedia, Pemprov DKI dapat mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga ibu kota dapat terus berkembang dan menjadi kota yang lebih maju. Koordinasi yang baik antara instansi terkait juga akan memastikan bahwa pengeluaran anggaran berjalan dengan baik, tanpa adanya penundaan yang tidak perlu.

Masyarakat Jakarta harus merasa puas dengan pengelolaan dana daerah yang transparan dan akuntabel. Pemprov DKI terus berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, ibu kota akan terus berkembang dan menjadi kota yang lebih baik bagi semua warganya.

Baca juga Berita lainnya di News Page