Prabowo Subianto Menampilkan Prestasi dalam Setahun Pemerintahan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, secara aktif turut serta dalam upaya mempercepat pembangunan wilayah. Dalam tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, AHY juga terus mengembangkan program swasembada yang bertujuan untuk merealisasikan kemandirian negara.

Infrastruktur, menurut AHY, bukan hanya terkait dengan beton dan baja, melainkan juga tentang pembukaan peluang ekonomi baru, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dia menjelaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk infrastruktur harus memberikan manfaat nyata, terutama bagi wilayah yang kurang tersentuh pembangunan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang diambil adalah holistik dan berkelanjutan, mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Ini dilakukan melalui media gathering di Jakarta pada Senin (21/10). Kemenko Infrastruktur mendorong sinergi antar lima kementerian teknis, termasuk Kementerian ATR/BPN, Kementerian PU, Kementerian PKP, Kemenhub, dan Kementran.

Melalui kerjasama ini, pemerintah mengembangkan agenda prioritas nasional seperti pertumbuhan ekonomi, swasembada air, pangan, energi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Setiap kementerian memiliki tugas khusus, seperti pemerataan pembangunan wilayah melalui agraria dan tata ruang di Kementerian ATR/BPN, infrastruktur dasar di Kementerian PU, perumahan dan prasarana permukiman di Kementerian PKP, konektivitas nasional di Kemenhub, dan pemerataan wilayah melalui program berbasis masyarakat di Kementran.

Untuk mendukung swasembada pangan, pemerintah membangun jaringan irigasi yang mengairi ratusan ribu hektare lahan sawah. Sementara untuk swasembada air, telah dibangun bendungan di berbagai provinsi dengan progres mencapai 60 persen, yaitu 10 bendungan dari target 15 unit. Dalam sektor energi, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 difokuskan pada sumber surya, air, angin, panas bumi, bioenergi, dan nuklir dengan kapasitas total 42,6 gigawatt (GW).

Pemerintah juga menginisiasi 165 Sekolah Rakyat yang menampung 15.920 siswa. Selain itu, Kementerian PU akan membantu membangun 264 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai dukungan pendidikan dan gizi masyarakat. Program 3 juta rumah telah mencapai 57 persen target dengan 200.809 unit yang telah dibangun, serta bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 23.420 unit.

Pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas umum akan dilaksanakan di 456 lokasi pesisir, 858 perdesaan, dan 800 perkotaan, disertai penanganan permukiman kumuh di 17 provinsi dan 32 kabupaten/kota. Program transmigrasi juga mendukung dengan berbagai inisiatif seperti Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Karya Nusa, Trans Patriot, dan Trans Gotong Royong.

Infrastruktur untuk konektivitas dan pertumbuhan ekonomi dilaksanakan dengan peningkatan dan pembangunan 711,02 km jalan dan 184,42 meter jembatan pada tahap pertama, serta 567,74 km jalan dan 6,8 meter jembatan pada tahap kedua. Selain itu, jalan tol operasi sepanjang 90,79 km, 6 terminal tipe A, 2 terminal barang internasional, dan 20 pelabuhan direhabilitasi atau dikembangkan. Program ini juga mendukung bandara perbatasan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Di sektor perkeretaapian, peningkatan dilakukan pada stasiun, jalan rel, sistem elektrifikasi, sinyal, dan telekomunikasi. Inovasi seperti penurunan harga tiket Nataru sebesar 10% dan Lebaran sebesar 13-14% juga dijalankan. Peluncuran sistem ALL Indonesia dan pengendalian Over Dimension Over Loading (ODOL) dengan target zero ODOL pada 2027 merupakan langkah-langkah lainnya. Pengembangan Kawasan Rebana dan Aerocity Kertajati menjadi contoh inisiatif strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis industri dirgantara dan logistik.

AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berbasis tata ruang berkelanjutan agar selaras dengan pelestarian lingkungan. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) diperkuat dengan peta skala besar dari Badan Informasi Geospasial (BIG), sehingga daerah dapat menetapkan kawasan produktif tanpa mengorbankan ruang hijau. Pemerintah juga mendorong peremajaan kendaraan angkutan agar memenuhi standar ramah lingkungan, membuka peluang industri otomotif dan energi bersih sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau.

Langkah konkret lainnya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengaman pesisir Pantura Jawa untuk melindungi lebih dari 50 juta warga pesisir, sistem drainase modern, normalisasi sungai, serta pengembangan fasilitas waste-to-energy sebagai bagian dari strategi infrastruktur hijau. “Infrastruktur yang kita bangun hari ini adalah investasi jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat. Dari tata ruang, transportasi, energi, hingga lingkungan, semuanya kita rancang dengan semangat keberlanjutan dan pemerataan,” kata AHY.

“Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun fondasi masa depan yang lebih adil, hijau, dan inklusif,” sambungnya. Pada kesempatan ini, AHY turut didampingi oleh berbagai pejabat senior dari Kemenko Infrastruktur dan staf khusus dalam berbagai bidang.

Untuk mempercepat pembangunan wilayah, penting mengetahui bahwa infrastruktur tidak hanya tentang beton dan baja, tetapi juga soal peluang ekonomi baru, lapangan kerja, dan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, sinergi antar kementerian, dan inovasi dalam berbagai sektor, pemerintah dapat merealisasikan visi kemandirian dan kesejahteraan yang lebih adil bagi seluruh rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page