Pada kunjungan ke Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pernyataan beberapa gubernur yang menolak tuduhan tentang dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang tersimpan di bank. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, termasuk salah satu pejabat yang mempertanyakan kebenaran data tersebut.
Menurut Purbaya, informasi tentang simpanan Pemda di bank didasarkan pada data yang diterima dari Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral. Dia menegaskan bahwa data ini telah diverifikasi oleh BI, sehingga harus diperiksa kembali oleh setiap pemerintah daerah untuk memastikan akuratnya.
Purbaya menjelaskan bahwa BI menerima laporan rutin dari seluruh lembaga perbankan, sehingga data yang mereka miliki dianggap lebih akurat. “Itu dari laporan bank yang selalu dikirimkan ke bank sentral. Harusnya yang benar adalah data tersebut,” kata dia.
Selain itu, Purbaya juga mengungkapkan keprihatinan terhadap lambatnya realisasi anggaran Pemda hingga kuartal III tahun 2025. Dia menambahkan bahwa ada 15 daerah dengan simpanan tertinggi di bank, mencapai total Rp 234 triliun. Jawa Barat berada di peringkat kelima dengan Rp 4,1 triliun, sementara Sumatera Utara memiliki Rp 3,1 triliun.
Namun, Dedi Mulyadi membantah tuduhan tersebut setelah mendapat penjelasan dari BI. Gubernur Jawa Barat menjelaskan bahwa tidak ada simpanan sebesar Rp 4,1 triliun dalam bentuk deposito. Menurutnya, uang yang tersimpan di kas daerah berupa giro sebesar Rp 3,8 triliun, sementara sisanya adalah dana BLUD yang dikelola masing-masing lembaga.
Dana sebesar Rp 3,8 triliun telah digunakan untuk keperluan operasional Pemprov Jabar, seperti gaji pegawai, biaya perjalanan dinas, dan pembayaran tagihan listrik.
Sementara itu, data BI hingga 30 September menunjukkan bahwa simpanan Pemda di bank mencapai Rp 233,97 triliun. Namun, angka ini berbeda dengan laporan dari 546 Pemda kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, yang hanya mencatat Rp 215 triliun hingga 17 Oktober.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa data tersebut diperoleh dari laporan bulanan bank. “Bank melaporkan posisi simpanan mereka berdasarkan akhir bulan,” ujarnya.
Keterangan yang berbeda ini menunjukkan perbedaan dalam metode pelaporan dan interpretasi data. Hal ini mengingatkan kita bahwa transparansi dan akuratnya informasi keuangan sangat penting bagi pengelolaan anggaran yang efektif. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa data keuangan mereka tepat dan disampaikan dengan jelas, sedangkan BI harus terus memantau dan memverifikasi informasi dari bank. Kunci sukses pengelolaan keuangan daerah terletak pada kerjasama erat antara pemerintah, bank sentral, dan berbagai stakeholder agar dana publik dapat digunakan dengan bijak dan transparan.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.