Pembinaan Otoritas Jasa Keuangan Dikaitkan dengan Data Dana Mengendap di Bank Menurut Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan tentang perdebatan terkait dana Pemerintah Daerah yang ditahan di perbankan. Sanggahan dari beberapa gubernur, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, telah diungkapkan.

Menurut Purbaya, informasi tersebut berasal dari Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral. Ia memastikan akurasi data tersebut dan meminta para gubernur untuk melakukan pengecekan ulang pada data keuangan mereka.

“Data tersebut adalah hasil laporan dari BI, yang telah dicek dengan cermat. Harusnya sesuai dengan laporan dari bank-bank yang melaporkan secara teratur ke bank sentral,” kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

Purbaya menjelaskan bahwa BI menerima laporan secara berkala dari berbagai bank. Ia mengulangi bahwa data dari bank sentral adalah yang patut dipercaya.

Lebih lanjut, Purbaya mengemukakan tentang keterlambatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal ketiga tahun 2025. Ia juga menyebutkan bahwa ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. Total dana tersebut mencapai Rp 234 triliun. Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat lima dengan Rp 4,1 triliun, sedangkan Sumatera Utara memiliki Rp 3,1 triliun.

Namun, Dedi Mulyadi membantah pernyataan Purbaya setelah menerima penjelasan dari BI. Ia menegaskan bahwa tidak ada dana sebesar Rp 4,1 triliun yang ditahan dalam bentuk deposito. Menurutnya, data yang benar menunjukan adanya Rp 3,8 triliun yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro per 30 September 2025.

“Tidak ada dana sebesar Rp 4,1 triliun dalam bentuk deposito. Ada laporan keuangan pada 30 September yang menunjukkan Rp 3,8 triliun tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro. Sisa dana tersebut berupa deposito BLUD di luar kas daerah, yang menjadi wewenang BLUD masing-masing,” ujarnya melalui reels di Instagram @dedimulyadi71, Rabu (22/10/2025).

Dedi Mulyadi juga menjelaskan bahwa dana Rp 3,8 triliun telah digunakan untuk berbagai kebutuhan Pemprov Jabar, seperti upah pegawai, biaya perjalanan dinas, hingga pembayaran tagihan listrik.

Sementara itu, data BI hingga 30 September menunjukkan bahwa total dana daerah yang disimpan di perbankan mencapai Rp 233,97 triliun. Namun, angka ini berbeda dengan data dari 546 Pemda yang dilaporkan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Hingga 17 Oktober, dana Pemda di rekening kas daerah mencapai Rp 215 triliun.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa data tersebut diperoleh dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank.

“Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor,” ujar Ramdan dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

Pernyataan Purbaya tentang dana DKI sebesar Rp 14,6 triliun yang ditahan, juga diungkapkan dalam video pendek yang dapat dilihat di sini.

Menjelajahi perbedaan data antara laporan BI dan laporan dari pemerintah daerah dapat memberikan wawasan mengenai transparansi keuangan daerah. Studi kasus pada beberapa daerah menunjukkan bahwa perbedaan dalam pelaporan dapat disebabkan oleh perbedaan metode dan waktu laporan. Pengawasan yang lebih ketat dan harmonisasi standar laporan keuangan dapat menjadi solusi untuk memastikan akurasi data.

Kesimpulan. Efisiensi penggunaan dana daerah adalah kunci untuk mengoptimalkan pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan transparansi yang lebih baik agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana dengan jelas.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page