Perkembangan Penyebab Harga Beras Masih Mahal

Di ibu kota negara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan terkait faktor-faktor yang menjadikan harga beras di tingkat konsumen masih terbilang tinggi di beberapa wilayah. Salah satu permasalahan yang diungkapkan, yakni adanya pelanggaran terhadap standar kualitas beras yang telah berlaku sejak bulan Agustus tahun 2025.

Menurut Amran, harga beras di wilayah zona 3, yakni Maluku dan Papua, tetap mengalami kenaikan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian telah mengirimkan tim khusus untuk melakukan observasi di daerah-daerah yang mengalami fluktuasi harga di atas normal.

Menurut data yang disampaikan Panel Harga Badan Pangan Nasional, rata-rata harga beras medium di zona 3 masih melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, yaitu Rp 16.801 per kilogram (kg), sedangkan HET resmi untuk wilayah tersebut adalah Rp 15.500 per kg.

Sementara itu, harga beras medium di wilayah zona 1 dan zona 2 sudah turun di bawah HET, masing-masing sebesar Rp 13.298 per kg dan Rp 13.955 per kg.

“Memang, zona 3 masih mengalami kenaikan harga. Kami telah mengirimkan tim ke lokasi dengan harga yang tinggi, dan hari ini mereka sudah berangkat untuk Survey di lapangan,” kata Amran saat dihubungi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Amran menanggapi dengan tegas bahwa peningkatan harga beras bukan disebabkan oleh penyerapan gabah oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Ia menjelaskan bahwa kemampuan Bulog dalam menyerap gabah hanya sekitar 8%, sementara sisanya, yang mencapai 92%, ditangani oleh pihak swasta.

“Bulog hanya menyerap 8%, sisanya 92% diserap oleh pengusaha swasta. Jadi, kita tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Pernyataan bahwa Bulog yang menyebabkan kenaikan harga adalah salah paham,” jelasnya.

Selain itu, Amran mengimbau adanya praktik pengusaha tengah atau tengkulak yang mencari keuntungan berlebih, yang tidak hanya terjadi pada beras, tetapi juga pada komoditas pangan lainnya seperti minyak goreng.

Selain itu, praktik beras oplosan masih ditemukan di lapangan. Satgas Pangan telah berhasil mendikte 41 tersangka, dengan total kerugian yang dialami oleh masyarakat mencapai Rp 10 triliun.

“Masalahnya di sini, ini oplosan. Standar regulasi kita untuk beras premium adalah maksimal 14% beras pecah, tapi di lapangan ada yang mencapai 43-50%. Beras menir dijual dengan label premium, padahal harganya hanya Rp 8.000,” terangnya.

Amran juga menyebutkan bahwa harga beras telah mengalami penurunan di berbagai daerah. Dari total 514 kabupaten di seluruh Indonesia, hanya 20 kabupaten yang masih mencatatkan harga tinggi.

“Harga beras sudah turun dari 514 kabupaten di seluruh Indonesia. Terakhir kami pantau masih ada 59 kabupaten yang tinggi, dan kini tinggal 20 kabupaten,” tambah Amran.

Sebelumnya, Amran menegaskan bahwa harga beras di tingkat pedagang tidak boleh melebihi HET yang ditetapkan pemerintah. Saat ini, harga beras premium di pasar masih berada di kisaran Rp 15.900 per kg, padahal seharusnya Rp 14.900 per kg.

“Mulai hari ini, seluruh pedagang, pengecer, dan distributor wajib mengikuti regulasi harga yang berlaku. Jika melanggar, akan diberi surat teguran. Bila tetap tidak diindahkan, izinnya akan dicabut. Itu sudah jelas diatur dalam peraturan pemerintah,” ujar Amran dalam keterangannya.

Penurunan harga beras di beberapa daerah menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan memastikan kestabilan pasokan pangan. Namun, masih diperlukan pengawasan ketat terhadap praktik-praktik ilegal seperti oplosan dan pengusaha tengah yang dapat mempengaruhi stabilitas harga.

Berbagai langkah yang diambil pemerintah, seperti pengawasan harian dan penegakan peraturan, harus diikuti dengan kemitraan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Dengan demikian, kestabilan harga beras dapat diupayakan, memastikan akses makanan yang terjangkau bagi seluruh warga.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page