Penerimaan Bantuan Sosial dan Pendidikan Rakyat Tergantung Pada Kualitas Data

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang umum dikenal sebagai Gus Ipul, hadir dalam suatu pertemuan diskusi tentang Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat. Acara ini diselenggarakan di Gedung Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menggarisbawahi betapa pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam mengemban program-program yang ada. Puncak pesannya disampaikan kepada berbagai pihak, termasuk perwakilan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Dinas Sosial, Pilar-Pilar Sosial, serta guru dan tenaga pendidik Sekolah Rakyat yang hadir.

Menurut Gus Ipul, keberhasilan program-program sosial sangat bergantung pada data yang akurat. “Ketergantungan kita terhadap data dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, Bantuan Sosial, dan program lainnya sangat besar. Data yang tepat dan akurat akan memastikan intervensi program kami juga tepat sasaran,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

Sebelum memberikan arahan, Gus Ipul disambut dengan penampilan menarik dari siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 53 Pontianak. Mereka menampilkan tarian tradisional, paduan suara, dan puisi yang semuanya menyerap perhatian hadirin.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa ada beberapa kasus bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Hal ini membutuhkan pemutakhiran data agar pengalokasian bantuan dapat lebih efektif. “Sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Kementerian Sosial dan BPS telah melakukan ground check untuk memastikan data di lapangan sesuai atau tidak,” jelas Gus Ipul.

Proses pemutakhiran data ini sangat penting agar intervensi dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Kementerian Sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial dan BPS setempat untuk melakukan verifikasi data. Hasilnya, ditemukan bahwa dari 10 juta keluarga penerima manfaat, sebanyak 1,9 juta keluarga tidak memenuhi kriteria, sehingga bantuan sosial yang diterima tidak tepat sasaran.

DTSEN dikelola oleh BPS, sementara Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemutakhiran data secara dinamis. Gus Ipul menegaskan bahwa kolaborasi antara Dinas Sosial, BPS, dan Kementerian Sosial, bersama dengan sumber daya lain, akan meningkatkan akurasi data.

Pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur. Pertama, jalur formal melalui musyawah di Desa/Kelurahan, lalu dilaporkan ke Dinas Sosial setempat. Kedua, jalur partisipatif masyarakat melalui aplikasi cek bansos. Selain itu, Kementerian Sosial dan Dewan Ekonomi Nasional sedang mengembangkan program digitalisasi bantuan sosial, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengajukan permintaan bantuan.

Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamton, pendamping PKH, guru, tenaga kependidikan, orangtua, dan siswa SRT 53 Pontianak.

Seluruh upaya pemutakhiran data dan digitalisasi bantuan sosial harus dilakukan secara konsisten agar program-program sosial dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan dapat lebih mudah menerima dukungan yang mereka perlukan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan