Pendapatan BLT Belum Selesai Dibagikan Rp 900 Ribu per Pegawai

Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 900 ribu yang seharusnya telah universal pada Senin (20/10/2025) mengalami kendala penyebaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui masalah logistik yang sedang diperiksa oleh tim. Meskipun demikian, ia menjamin bahwa distribusi BLT untuk kelompok masyarakat terendah (desil 1-2) akan menjadi prioritas.

“Kami masih memeriksa keterlambatan ini, terutama terkait logistik. Setiap persiapan logistik masih dalam proses. Biasanya, untuk desil 1-2, pemrosesan akan cepat. Mungkin besok sudah berjalan lancar,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).

Selain itu, Purbaya menambahkan bahwa proses distribusi lewat PT Pos juga akan segera selesai sebelum akhir pekan ini. Ia mengungkapkan bahwa penerima BLT diperluas hingga desil 3-4. “Saya telah memerintahkan Dirjen terkait untuk memastikan diskusi dengan PT Pos agar penyaluran dapat cepat. Semoga pekan ini sudah bisa dilaksanakan,” katanya.

BLT ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi, dengan tingkat Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut. Total yang diterima tiap penerima mencapai Rp 900 ribu, yang mencakup periode Oktober, November, dan Desember 2025.

Sebelumnya, Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet, telah menyebutkan bahwa 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari desil 1-4 DTSEN akan menerima bantuan ini. Metode distribusi melibatkan bank Himbara dan PT Pos Indonesia. “Dalam tiga bulan, mulai Oktober hingga Desember, akan ada tambahan BLT. Artinya, mereka akan menerima Rp 300.000 per bulan. Mulai Senin (20/10/2025), mereka bisa langsung ambil total Rp 900.000,” terang Teddy dalam pernyataan tertulis.

Pengalaman dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa efisiensi dalam distribusi BLT sangat tergantung pada koordinasi antara pemerintah dan lembaga penyalur. Data menunjukkan bahwa kesulitan logistik seringkali muncul pada awal pelaksanaan program seperti ini. Untuk memastikan keberhasilan, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan komunikasi yang lebih baik dengan pihak terkait.

Pemerintah harus mempertimbangkan untuk meningkatkan transparansi dalam proses distribusi, seperti menyediakan informasi rinci tentang progress penyebaran BLT secara real-time. Hal ini akan membantu masyarakat untuk memantau kemajuan program dan mengurangi ketidakpastian. Selain itu, pelatihan bagi petugas penyalur dapat menjamin bahwa proses verifikasi dan pemeriksaan berjalan lancar tanpa hambatan.

Pengalaman lain, seperti implementasi BLT di daerah terpencil, menunjukkan bahwa kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat setempat dapat mempercepat penyaluran. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih efektif dalam mencapai target penerima yang berhak.

Bantuan seperti ini buktikan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan ke masyarakat yang memerlukan, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Langkah-langkah tambahan dalam mempercepat penyebaran BLT akan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh semua penerima secepat mungkin. Semangat untuk menggagas perubahan nyata melalui program ini harus dipertahankan, karena setiap upaya kecil dapat membuka peluang besar bagi masyarakat yang memerlukan bantuan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page