Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, merespons kunjungan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengunjungi Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia. Kehadiran KDM ini untuk membahas masalah dana pemerintah daerah yang tersimpan di bank sebesar Rp 4,17 triliun.
Menkeu ini tidak banyak mengomentari pertemuan tersebut. Dia hanya menyarankan agar KDM langsung menanyakan soal dana yang tersimpan ke Kemendagri dan BI. “Tidak usah, biarkan mereka bertemu sendiri,” katanya saat diwawancarai di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Saat ditanya tentang kemungkinan pertemuan dengan KDM, Purbaya menegaskan tidak ada rencana untuk bertemu. “Tidak ada, tidak ada rencana seperti itu,” ujarnya dengan tegas.
Selain itu, Purbaya juga mengungkapkan masalah lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hingga kuartal III-2025. Dia juga menyebutkan 15 pemerintah daerah dengan simpanan dana terbesar di perbankan. Total dana yang tersimpan mencapai Rp 234 triliun. Di antara 15 Pemda itu, Jawa Barat berada di urutan kelima dengan Rp 4,1 triliun, sementara urutan pertama dijabat Provinsi DKI Jakarta dengan Rp 14,6 triliun.
Purbaya membantah tuduhan KDM yang meminta Buka-buka soal data tersebut. Menurutnya, data simpanan Pemda di bank diperoleh dari Bank Indonesia. Jika ingin melihat data secara detail, KDM bisa memeriksanya sendiri ke BI. Purbaya juga menegaskan dirinya bukan pegawai Pemda Jabar.
“Saya bukan pegawai Pemda Jawa Barat. Kalau ingin memeriksa, periksa sendiri. Data ini dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari atau setiap beberapa minggu sekali. Data tersebut juga menunjukkan siapa pemilik dana, apakah deposit, giro, atau jenis lain. Jadi jangan Pak Dedi meminta saya untuk melakukan pekerjaan itu,” tegas Purbaya saat diwawancarai di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Dana yang tersimpan di bank oleh Pemda menunjukkan adanya keterlambatan dalam pengeluaran anggaran. Ini mengindikasikan potensi kemungkinan adanya kendala dalam pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan transparansi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan pemanfaatan dana secara efektif.
Kegagalan dalam realizasi APBD bisa menyebabkan hambatan dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk memastikan dana yang tersedia digunakan dengan bijak. Dengan demikian, dapat tercapai pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
Penyelesaian masalah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat untuk tetap memantau dan memeriksa pelaksanaan anggaran. Kerja sama yang erat antara semua pihak akan menentukan suksesnya pengelolaan dana publik.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.