Pembahasan Purbaya Terkait Dana Ngendap di Bank dalam Rapat dengan Mendagri

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan tanggapan mengenai kunjungan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia yang dikaitkan dengan masalah dana pemerintah daerah yang tersumbat di bank sebesar Rp 4,17 triliun. Purbaya memilih untuk tidak memberikan komentar yang panjang tentang pertemuan tersebut dan menyarankan agar KDM langsung menghubungi Kemendagri dan BI jika ada pertanyaan terkait.

Dalam pertemuan dengan media di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Rabu (22/10/2025), Purbaya menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki rencana untuk bertemu dengan KDM. Ia juga mengungkapkan khawatir terhadap pelambatan realisasi pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kuartal ketiga tahun 2025. Selain itu, Purbaya mengungkapkan adanya 15 pemerintah daerah dengan simpanan dana tertinggi di perbankan, yang totalnya mencapai Rp 234 triliun. Jawa Barat berada di peringkat kelima dengan Rp 4,1 triliun, sementara Jakarta memuncaki daftar dengan Rp 14,6 triliun.

Menanggapi permintaan KDM untuk membuka data tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa informasi tersebut diperoleh dari Bank Indonesia dan dapat diverifikasi langsung oleh KDM. Ia endetimu bahwa dirinya bukan pegawai Pemda Jabar dan menekankan bahwa data itu berasal dari sistem monitoring BI yang diperbarui secara berkala. Purbaya juga mengingatkan bahwa KDM tidak perlu meminta bantuan dari dirinya untuk memeriksa data tersebut.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa pelambatan dalam penggunaan dana desa ini seringkali terjadi karena birokrasi yang rumit dan ketidakpastian dalam pengalokasian dana. Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa pemda sering menghadapi kesulitan dalam menyalurkan dana dengan efisien, yang dapat mempengaruhi pengembangan infrastruktur dan layanan publik. Dalam beberapa kasus, dana yang tersisa di bank dapat menjadi potensi untuk investasi yang lebih produktif jika dikelola dengan lebih baik.

Analisis unik dan penyederhanaan topik ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi solusi untuk memepercepat realisasi APBD. Dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana. Infografis yang menunjukkan perbandingan penggunaan APBD antara daerah dengan sistim digital dan daerah tanpa teknologi ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam laju pengembangan infrastruktur.

Untuk mencapai pengeluaran dana yang lebih optimal, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas pegawai dalam pengelolaan keuangan dan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas monitoring pembelanjaan. Dengan demikian, dana yang tersedia dapat digunakan dengan lebih baik untuk kebaikan masyarakat. Setiap rencana pembangunan harus disertai dengan strategi yang jelas dan jangka pendek untuk mempercepat implementasi. Dengan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan yang ketat dari Bank Indonesia, masalah ini dapat diatasi secara efektif.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page