Kajian Dokter Ilmu Kepolisian dan Anggota AJI Usung Dialog untuk Meningkatkan Profesionalisme Komunikasi Polri

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

DIKPI dan AJI merangkak semakin dekat dalam upaya memperkuat transparansi Polri. Kegiatan dialog yang digelar di Nims Cafรฉ, Jakarta, pada Selasa, 21 Oktober 2025, menjadi wadah utama untuk mendiskusikan reformasi kepolisian. Aktivitas ini merupakan bagian dari serangkaian program “Academic Exchange Learning on Police Reform: Dialog Perkumpulan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia (DIKPI) dengan Koalisi Masyarakat Sipil”. Tujuan utama acara ini adalah untuk memfasilitasi pertukaran gagasan antara para ahli kepolisian dan jurnalis mengenai persepsi masyarakat terhadap Polri, tantangan reformasi, serta perlunya transparansi dalam komunikasi publik.

Ketua DIKPI, Kombes Pol Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., menyampaikan pandangannya bahwa ilmu kepolisian melihat institusi kepolisian sebagai lebih dari sekadar lembaga, melainkan sebagai fungsi sosial yang saling menguntungkan antara kepolisian dan masyarakat. Dedy menegaskan bahwa diskusi dengan anggota AJI merupakan wadah yang berharga untuk memahami aspirasi masyarakat terhadap Polri dan memperkenalkan konsep ilmiah kepolisian modern.

“Kami berusaha menciptakan ruang akademik tempat kepolisian dan media bisa belajar bersama, memperkuat transparansi, dan menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang dipercaya oleh masyarakat,” ungkap Dedy Tabrani pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Sementara itu, Riki, wakil dari AJI, membagikan hasil investigasi AJI berjudul “Catatan Gelap Perilaku Polisi”. Laporan tersebut mengungkap berbagai masalah, seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kekuasaan, dan kelemahan dalam pengawasan internal. Menurut Riki, Polri telah memiliki sistem dan alat pengawasan yang lengkap, namun implementasinya sering kali tidak konsisten. Dia mengacu pada keberanian dan transparansi yang harus diperkuat oleh Propam untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Polri harus lebih berani dan transparan dalam menegakkan disiplin agar reformasi dapat berjalan dengan efektif,” tegas Riki.

Anggota AJI lainnya, Arin, menggarisbawahi pentingnya akses informasi yang terbuka dan komunikasi publik yang profesional dari Polri. Menurutnya, jurnalis bekerja untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Informasi yang tertutup justru berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

“Jurnalis sebagai bagian dari masyarakat, berperan untuk mengungkap kebenaran. Informasi yang dibatasi hanya akan menjauhkan masyarakat dari kepercayaan terhadap Polri,” katanya.

Selain itu, diskusi ini juga menarik perhatian pada masalah kesejahteraan dan ketidakseimbangan internal di Polri. Hal ini dianggap berpengaruh pada perilaku petugas di lapangan. DIKPI mengusulkan perbaikan sistem penghargaan yang tidak hanya mengutamakan fungsi operasional, tetapi juga pembinaan dan pelayanan publik.

Pertemuan ini mengakhiri dengan kesepakatan bahwa reformasi Polri harus didasarkan pada dua pilar utama: profesionalisme dan integritas. Kedua nilai ini hanya dapat terwujud melalui kerjasama yang terbuka antara Polri, akademisi, dan media.

Kegagalan dalam reformasi kepolisian bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan harus diselesaikan bersama. Setiap elemen masyarakat memiliki peran penting untuk menjadi pengawas yang konstruktif. Dengan kolaborasi yang kuat, Polri dapat menjadi lembaga yang lebih transparan, profesisonal, dan dipercaya oleh masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan