Transformasi Energi Bukan Hanya Milik Investor Besar

Setelah satu tahun menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, Bahlil Lahadalia sudah menunjukkan perubahan signifikan dalam kebijakan energi nasional. Dalam waktu singkat, sector yang dahulu hanya dominasi beberapa pemain besar kini mulai terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pengelolaan dan manfaat sumber daya alam.

Beberapa kebijakan baru telah diperkenalkan dengan tujuan yang sama: memperjuangkan kepentingan rakyat. Di antaranya adalah program sumur masyarakat, tambang pro-rakyat, listrik desa, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), subsidi BBM untuk nelayan kecil, hingga transisi energi yang lebih adil. Semua ini bertujuan untuk memastikan kedaulatan energi dan pemerataan ekonomi, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

“Kita harus mengelola sumber daya alam yang kaya dengan baik untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, serta kesejahteraan umum. Hal ini terkait langsung dengan Pasal 33 UUD 1945,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Salah satu kesuksesan yang terlihat adalah dari program Listrik Desa dan BPBL. Pemerintah terus berupaya memperluas akses listrik hingga ke daerah terpencil. Bahlil sendiri beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa kabel listrik benar-benar mencapai rumah warga. Dia mengaku tak ingin ada anak Indonesia yang harus belajar dalam keadaan gelap, seperti pengalaman masa kecilnya.

“Penyediaan akses listrik bagi desa yang belum terjangkau ini menjadi peluang bagi investor untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam meraih energi yang adil,” ungkapnya saat mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/5).

Di bidang pertambangan, perubahan juga mulai terlihat. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025, pemerintah membuka kesempatan bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan tambang. Ini menandai perubahan besar, di mana rakyat tidak hanya menjadi pemerhati, tetapi juga pemain aktif dalam mengelola sumber daya alam.

“Presiden selalu menekankan bahwa sumber daya alam kita, termasuk tambang, harus dikelola dengan bijak. Kita harus memastikan agar generasi berikutnya juga dapat memanfaatkannya dengan baik, dalam proses yang memenuhi aturan dan pelestarian lingkungan,” tegas Bahlil.

Kementerian ESDM pun tidak malas untuk tindak tegas terhadap pelanggaran. Ratusan izin pertambangan dibekukan karena tidak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi (Jamrek), sementara aktivitas tambang ilegal ditindak tegas melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM, bekerja sama dengan lembaga dan aparat penegak hukum.

Kebijakan BBM Satu Harga dan subsidi BBM untuk nelayan kecil juga terus berlanjut, membantu nelayan melaut tanpa terbebani biaya yang tinggi. Di sektor migas, pemerintah menghidupkan kembali sumur-sumur tua dan melibatkan masyarakat sekitar melalui tata kelola sumur rakyat yang lebih baik.

Selain meningkatkan produksi minyak dalam negeri, kebijakan ini juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga. Setahun kekuasaan Bahlil di Kementerian ESDM telah menandai perubahan baru dalam sektor energi nasional: lebih inklusif, lebih adil, dan lebih berpihak pada rakyat.

Program demi program tidak hanya soal infrastruktur atau produksi, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kemandirian bangsa, cita-cita besar yang kini mulai terwujud.

Dengan langkah-langkah ini, Bahlil Lahadalia telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem energi yang lebih adil dan berkelanjutan. Masa depan sektor energi Indonesia terlihat cerah, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berfokus pada kepentingan rakyat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page