Prostitusi di Gang Royal Jakarta Masih Terus Berekonomi Hitam

Di wilayah Tambora, Jakarta Barat, aktivitas prostitusi kembali muncul di Gang Royal, meskipun sebelumnya telah ditertibkan. Pemerintah DKI Jakarta sudah menutup operasi tersebut tahun 2023, dengan penertiban terhadap 156 bangunan ilegal di kawasan RW 13 Penjaringan. Operasi tersebut melibatkan berbagai instansi seperti Satpol PP, kepolisian, TNI, PT KAI, PT PLN, dan PPSU Kecamatan Penjaringan.

Meskipun begitu, pada bulan Maret 2025, Gang Royal kembali menjadi lokasi operasi penindakan oleh petugas. Dalam operasi yang terjadi pada Selasa malam (11/3/2025), beberapa wanita yang diduga pekerja seks komersial (PSK) ditangkap di Jalan Bandengan Utara III, Pekojan. Kejadian ini juga diunggah melalui akun resmi Satpol PP Jakarta di Instagram.

Kembali pada Oktober 2025, tiga PSK lagi ditangkap oleh petugas Satpol PP. Penangkapan ini dilakukan setelah laporan warga yang merasa khawatir dengan aktivitas yang terjadi di kawasan Gang Royal. Ketiga PSK tersebut, yang berinisial MU, AGP, dan WN, berasal dari luar Jakarta. Mereka kemudian dibawa ke Panti Rehabilitasi Sosial di Cipayung, Jakarta Timur.

Pemerintah juga telah melakukan pembongkaran terhadap puluhan bangunan ilegal di kawasan tersebut. Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Agus Irwanto, menginformasikan bahwa 35 bangunan ilegal telah dibongkar berdasarkan permohonan PT KAI, pemilik lahan. Operasi pembongkaran ini melibatkan 500 personel dari berbagai instansi, termasuk Satpol PP, TNI, Polri, Dinas Sosial, dan tokoh masyarakat.

Meski upaya penertiban terus dilakukan, praktik prostitusi di Gang Royal terus berlanjut. Hal ini menunjukkan tantangan dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks, khususnya di daerah perkotaan. Solusi yang efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa Gang Royal bukan satu-satunya kawasan di Jakarta yang mengalami masalah serupa. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus seperti ini terus muncul di berbagai daerah, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Kelaziman ini menegaskan pentingnya adanya strategi yang lebih holistik dalam penanganan, termasuk penguatan pengawasan, pendidikan masyarakat, dan dukungan sosial bagi korban.

Studi kasus yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Sosial Jakarta pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa faktor utama terjadinya prostitusi di daerah perkotaan adalah kombinasi dari ketidakstabilan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja, dan kelemahan pengawasan oleh pihak berwenang. Solusi yang ditekankan dalam studi tersebut adalah perluasan program pelatihan kerja, peningkatan pengawasan keamanan, dan peningkatan akses terhadap layanan sosial.

Infografis yang terkait dengan masalah ini menunjukkan bahwa mayoritas PSK berasal dari daerah terpencil dan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Hal ini membutuhkan upaya peningkatan pendidikan dan pengembangan kemampuan mereka agar memiliki alternatif hidup yang lebih baik.

Selain itu, analisis terbaru juga menunjukkan bahwa penindakan hukum saja belum cukup untuk mengatasi masalah ini. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pendampingan sosial dan psikologis, serta program rehabilitasi yang efektif. Dengan demikian, pengendalian terhadap praktik prostitusi dan kelaparan sosial di Jakarta dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Dari semua upaya yang dilakukan, terlihat bahwa penanganan masalah ini memerlukan dedikasi dan kerjasama yang terus-menerus. Hanya dengan kolaborasi yang kuat dan strategi yang matang, maka tercapainya langkah yang positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil.

Baca juga Berita lainnya di News Page