Peningkatan Realisasi Pembangunan oleh Anggota DPRD Jawa Barat Yod Mintaraga Melalui Pengawasan yang Gigih

Kepala Fraksi Partai Golkar di DPRD Jawa Barat, Drs H Yod Mintaraga MPA, mengemukakan perhatian yang kuat terhadap penilaian terhadap peraturan daerah (Perda) di provinsi yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Ia menekankan bahwa pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah provinsi dalam APBD juga harus menjadi prioritas. “Apakah semua kegiatan dan program pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi telah berjalan dengan baik? Ini menjadi pertanyaan yang selalu kita ajukan dalam proses pengawasan,” ujar Yod.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya Perda yang sulit diimplementasikan di tingkat daerah. “Jika ada aturan yang tidak bisa dijalankan dengan baik, maka pihak eksekutif harus mempelajari faktor-faktor yang menjadi hambatan,” katanya. Warga sering menyampaikan keluhan terkait peraturan yang tidak relevan dengan kondisi sebenarnya. “Pelaporan dari masyarakat tentang berbagai masalah perlu mendapat tanggapan yang tepat,” tambah Yod.

Dalam proses evaluasi, DPRD dapat memberikan masukan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). “Melalui Bapemperda, kami dapat mengevaluasi berbagai peraturan daerah yang sudah ada,” jelasnya. Fraksi Golkar juga mendorong penilaian komprehensif terhadap Perda yang dianggap tidak memberikan keuntungan bagi warga.

“Kita bekerja sama dalam mengevaluasi peraturan daerah, karena Perda tersebut diciptakan oleh kerjasama antara DPRD dan Gubernur,” katanya. Yod menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap Perda dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat langsung ke masyarakat. “Saya baru-baru ini membahas soal pajak daerah, ternyata masih banyak warga yang bingung dan kecewa dengan pelayanan yang lambat dan antreannya yang panjang,” ucapnya. Warga juga khawatir dengan adanya praktik korupsi dalam pelayanan publik. “Masyarakat ingin pelayanan yang efisien dan cepat,” tambahnya.

Selain itu, Yod mengingatkan bahwa dalam APBD provinsi, selain belanja langsung, juga ada bantuan keuangan yang dialokasikan untuk kota dan kabupaten. “Kita perlu memastikan bahwa bantuan keuangan ini digunakan dengan baik oleh pemerintah daerah,” tutup Yod.

Menjelajahi hasil riset terkini, beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi Perda yang kurang efektif seringkali disebabkan oleh komunikasi yang buruk antara pemerintahan dan masyarakat. Sementara itu, analisis terkini menyarankan bahwa peningkatan partisipasi warga dalam pembuatan peraturan daerah dapat meningkatkan pelaksanaan yang lebih baik. Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa adanya sosialisasi yang maksimal dapat mengurangi keluhan warga terkait pelayanan publik.

Dari sudut pandang yang lebih sederhana, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi warga secara langsung dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar memerhatikan kebutuhan sebenarnya. Dengan demikian, pelayanan yang lebih efisien dan transparan dapat dicapai, serta memastikan bahwa setiap uang yang dialokasikan untuk pembangunan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Tidak hanya mengevaluasi peraturan yang ada, tetapi juga harus ada komitmen untuk melakukan perubahan yang nyata. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjadi semakin dekat dengan warga, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page