Pegawai pajak yang nakal akan dipecat kembali? Purbaya sebut

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kesediaannya untuk memantau kata-kata soal kemungkinan peningkatan jumlah pegawai Direktur Jenderal Pajak yang akan dipecat karena melanggar peraturan. Hingga kini, 26 pegawai pajak telah dipecat oleh Kementerian Keuangan.

Purbaya menyatakan bahwa ia akan memantau perkembangan situasi ini ke depan, termasuk melalui fasilitas laporan ‘Lapor Pak Purbaya’ yang tersedia di WhatsApp dengan nomor 0822-4040-6600. Ia juga akan mengecek apakah masih ada pegawai pajak yang berani melanggar peraturan.

“Kita akan melihat perkembangan selanjutnya. Saya sudah membuka saluran pengaduan langsung ke masyarakat, lho. Nanti kita cek lagi nanti, apakah masih ada yang berani atau tidak,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip Selasa (21/10/2025).

Tentang tambahan 13 pegawai lain yang sedang diproses, Purbaya mengakui belum mengetahuinya. Ia mengaku belum menerima laporan dari Direktur Jenderal Pajak mengenai perkara tersebut.

“Saya belum tahu, Pak Bimo, itu belum sampai kepadaku,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menginformasikan bahwa mereka lagi-lagi memproses pegawai yang diduga melanggar integritas. Menurut Bimo, saat ini 13 pegawai pajak sedang diuji.

Tindakan pembersihan ini dilakukan setelah sebelumnya Direktur Jenderal Pajak telah memecat 26 pegawai karena menerima uang di luar wewenang. Bimo menambahkan bahwa jumlah pegawai yang diperiksa masih memiliki potensi untuk bertambah.

“Masih ada 13 orang lagi yang sedang kami proses. Nanti jumlahnya akan berkembang, jadi tidak hanya itu saja. Semoga saja sudah berhenti, kalau semua pegawai sudah baik-baik saja,” ungkap Bimo di kantornya di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Kegiatan pembersihan yang serius ini menunjukkan komitmen Kementerian Keuangan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam dunia pajak. Tindakan tersebut perlu untuk memastikan bahwa sistem pajak tetap adil dan bersih dari praktik korupsi. Pembaruan terbaru dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Salah satu studi kasus yang menarik adalah kasus korupsi pajak pada tahun 2024, di mana beberapa pegawai pajak terlibat dalam skema suap yang melibatkan perusahaan swasta. Kasus ini tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga merusak reputasi Kementerian Keuangan. Pengalaman seperti ini mengajarkan betapa pentingnya pengawasan ketat dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

Bahkan, infografis yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Keuangan menunjukkan bahwa peningkatan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran di bidang pajak telah meningkat 30% dalam setahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan pajak dan berani melaporkan pelanggaran.

Untuk memastikan sistem pajak tetap berjalan dengan baik, penting bagi setiap pegawai pajak untuk tetap berintegritas dan patuh terhadap peraturan. Kementerian Keuangan harus terus memperkuat sistem pengawasan dan memberikan dukungan pada pegawai yang berjuang untuk menjaga kejujuran. Dengan demikian, masyarakat akan tetap percaya pada sistem pajak dan kontribusi mereka akan lebih efektif untuk pembangunan negara.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page