Dukungan Waketum Demokrat untuk Dana Sitaan Korupsi di LPDP

Dede Yusuf, Waketum Partai Demokrat, menunjukan dukungan terhadap ide untuk sebagian dari uang hasil sitaan kasus korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, yang mencapai Rp 13 triliun, dialokasikan bagi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dalam diskusinya, ia mengingatkan tentang anggaran beasiswa yang sebelumnya hanya mencakup Rp 19 triliun, yang hanya mampu mencakup sekitar 2 juta mahasiswa, meninggalkan banyak mahasiswa yang belum mendapatkan bantuan.

Dalam kesempatan yang sama di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025), Dede Yusuf mengkritik LPDP yang berada di bawah Kementerian Keuangan bukan Kemendikti Saintek. Menurutnya, dana beasiswa sering kali digunakan oleh ASN untuk tingkat pendidikan S2 atau S3. “Akan tetapi, banyaknya manfaat dari dana ini hanya untuk ASN yang ingin meningkatkan jenjang pendidikan mereka ke S2 atau S3,” ungkap Dede Yusuf.

Selanjutnya, ia membahas tentang tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia yang hanya sekitar 10%. Ia menarik perhatian agar dana tambahan beasiswa untuk warga Indonesia yang ingin bersekolah dapat ditingkatkan. “Kita tidak perlu membahas S2 atau S3. Realitanya, tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia hanya sekitar 10 persen. Artinya, hanya 10 persen dari usia mahasiswa yang bisa bersekolah,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut. “Jika kita ingin meningkatkan angka pendidikan, kita butuh lebih banyak beasiswa dan dukungan keuangan dari pemerintah ke kampus-kampus.”

Dede Yusuf juga mengajukan dukungan agar hasil sitaan korupsi dapat dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. “Uang hasil korupsi yang mungkin mencapai ratusan triliun dapat dijadikan biaya pendidikan untuk semua. Hal ini sangat penting. Selain itu, kesehatan pun perlu perhatian karena banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan kesehatan,” tambah Dede Yusuf. Ia juga menekankan agar uang hasil sitaan tidak kembali ke sektor tambang, melainkan difokuskan pada pendidikan dan kesehatan. “Saya sepakat, hasil uang korupsi tersebut tidak seharusnya kembali ke urusan tambang. Pendidikan dan kesehatan adalah prioritas utama bagi masyarakat,” tutupnya.

Di era digital saat ini, pendidikan menjadi salah satu kunci untuk memajukan masyarakat. Data menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam negeri. Dengan dukungan dana yang cukup, lebih banyak warga akan memiliki akses pendidikan yang berkualitas, yang nantinya akan menunjang pembangunan nasional. Hal ini juga relevan dengan studi kasus di negara-negara maju, yang menunjukkan bahwa pendidikan massa dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan daya saing global.

Investasi dalam kesehatan juga penting karena warga sehat merupakan modal utama untuk berkembang. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, akses kesehatan akan lebih merata, dan masyarakat akan lebih produktif. Keputusan untuk mengalokasikan dana sitaan korupsi untuk pendidikan dan kesehatan bukan hanya moral, tetapi juga strategis bagi masa depan bangsa.

Kesimpulan: Pendidikan dan kesehatan adalah pilar utama pembangunan. Dengan dukungan yang tepat, Indonesia dapat meraih visi negara yang lebih maju dan sejahtera. Mari dukung upaya ini agar generasi masa depan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Baca juga Berita lainnya di News Page