ASN Kota Tasikmalaya Dididik untuk Mengoptimalkan Efisiensi Anggaran

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memulai persiapan strategis untuk menghadapi tantangan keuangan akibat pengurangan alokasi dana dari pemerintah pusat. Ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap ajakan efisiensi yang diserukan Gubernur Dedi Mulyadi melalui program “Menu Puasa”, yang bertujuan untuk memupuk budaya hemat di lingkungan birokrasi.

Walaupun konsep tersebut berasal dari tingkat provinsi, Pemkot Tasikmalaya pun mulai merencanakan langkah serupa. Wakil Wali Kota, Raden Diky Chandra, menganggap situasi keuangan yang sulit justru menjadi peluang untuk melakukan reformasi. “Kita dihadapkan pada tantangan efisiensi yang memaksa kita untuk menyesuaikan diri dan berterima kasih atas apa yang sudah ada. Pemerintah kota harus bekerja keras untuk menemukan solusi agar keuangan dapat stabil kembali,” katanya setelah menghadiri perayaan Hari Santri Nasional di Gedung Kesenian Kota Tasikmalaya, Senin (20/10/2025).

Menurut Diky, upaya efisiensi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan dana, melainkan juga dengan pembentukan budaya baru bagi ASN untuk menjadi lebih hemat, tangguh, dan sadar akan tanggung jawab sosial. Dia juga menyebutkan program Poe Ibu (Sapoe Sarebu), ide Gubernur Dedi Mulyadi yang mendorong ASN untuk menabung sedikit setiap hari untuk disalurkan kepada masyarakat. “Program ini adalah bentuk kerjasama gotong-royong. Sebelumnya di Garut, saya pernah memiliki ide serupa, tapi belum langsung terkait dengan masyarakat. Sekarang, semangatnya lebih luas dan dampaknya lebih nyata,” katanya.

Diky menegaskan bahwa dalam kondisi keuangan yang sempit, pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu bantuan dari pusat, melainkan harus lebih kreatif. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam cara kerja agar pelayanan tetap berjalan dengan baik. “Kita harus merencanakan ulang cara bekerja, hidup sederhana, tetapi pelayanan tetap optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Drs. Asep Goparullah, sebelumnya menjelaskan bahwa pengurangan dana transfer dari pusat cukup berdampak. “Dana transfer kita sebelumnya sekitar Rp900 miliar, sekarang hanya Rp600 miliar, dengan pengurangan sebesar Rp219 miliar. Itu cukup signifikan,” ungkapnya.

Pemerintah setempat harus segera mengambil langkah-langkah nyata untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga dapat menopang pelayanan publik tanpa mengorbankan kualitas. Kebijakan efisiensi harus diikuti dengan inovasi dalam manajemen keuangan, supaya kota tetap berjalan dengan lancar meski dalam kondisi fiscal yang sulit. Adaptasi ini bukan hanya tentang mengurangi biaya, tetapi juga tentang membentuk budaya baru yang lebih produktif dan bertanggung jawab.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan