Reformasi Sistem dan Kontroversi Noel dalam Setahun Pemerintahan Prabowo

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

KPK mengungkapkan pandangannya terkait upaya pemberantasan korupsi dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka juga mengangkat kasus OTT mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai contoh, serta mendorong perubahan dalam sistem.

Budi Prasetyo, jurubicara KPK, menegaskan bahwa komitmen Prabowo dalam menghadapi korupsi telah dirasakan melalui tindakan KPK yang mencakup pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Ia berharap bahwa peran KPK dapat menjadi faktor yang mendorong perbaikan di berbagai instansi negara.

“Misalnya, dari beberapa kasus yang ditangani KPK, harapan kami agar kasus tersebut dapat menjadi pelopor dan mendorong instansi terkait untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Semoga sistem dan tata kelolanya menjadi lebih baik,” kata Budi kepada journalists, Senin (20/10/2025).

Budi memberikan contoh dengan kasus pengusutan di Kementerian Ketenagakerjaan yang salah satunya berhubungan dengan OTT Noel. Diharapkan kasus ini dapat menjadi pembelajarannya untuk memperbaiki sistem manajemen di dalam Kemenaker.

“Dalam kasus di Kementerian Ketenagakerjaan, KPK saat ini sedang menangani dua perkara yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja dan sertifikasi K3,” jelasnya. “Kedua kasus ini berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat yang menjadi kebutuhan dasar rakyat,” tambah Budi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya mendidik nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi, dukungan dengan personel yang berintegritas menjadi kunci utama. “Jika sistem yang sudah dibangun akuntabel dan transparan, maka harus didukung dengan personel yang memiliki integritas,” katanya.

Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk ekosistem yang benar-benar anti korupsi.

Pemberantasan korupsi bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga mewujudkan transformasi sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Kasus-kasus yang ditangani KPK menjadi pelajaran bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan kejelasan dalam pengelolaan publik. Keberhasilan dalam menciptakan ekosistem anti korupsi bergantung pada kolaborasi antara semua pihak, mulai dari lembaga pemberantasan korupsi, pemerintah, hingga masyarakat.

Kasus OTT Noel menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat dalam penggunaan anggaran negara. Sementara itu, kasus di Kemenaker mengingatkan kita bahwa pelayanan publik harus diberdayakan dengan sistem yang transparan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan hanya tentang tindakan hukum, tetapi juga tentang budaya organiasasi yang berintegritas.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan