Pulihkan Anggaran Sebesar Rp 70 Triliun, Prabowo: Biasanya Pejabat Mencurahkan Dana

Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengembalikan sebesar Rp 70 triliun dari anggaran yang telah dialokasikan kepada mereka. Uang tersebut merupakan sisa dari tambahan anggaran Rp 100 triliun yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN menjelaskan bahwa sebagian besar dari anggaran tersebut kemungkinan tidak dapat digunakan sepenuhnya pada tahun ini. Oleh karena itu, lebih baik kembali ke kas negara daripada digunakannya untuk kegiatan lain yang tidak seharusnya.

Pada tahun anggaran 2025, BGN telah mendapatkan Rp 71 triliun, dan Presiden Prabowo kemudian menambahkan Rp 100 triliun tambahan. Dari total tersebut, sekitar Rp 99 triliun diperkirakan telah tercatat sebagai penyentralan, sementara sisanya dikembalikan.

Presiden Prabowo membenarkan langkah Kepala BGN, Dadan Hindayana, dan memuji kejelasan dan integritasnya. Menurut Prabowo, umumnya pejabat sering mencoba memaksimalkan penyerapan anggaran dengan mengadakan kegiatan yang tidak perlu hanyalah untuk menghabiskan dana sebelum tahun berakhir. Namun, Dadan memilih untuk berbuat berbeda.

“Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir tidak pernah terjadi pejabat mengembalikan uang. Biasanya kalau sudah mulai November pejabat menghabis-habiskan uang mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan,” kata Prabowo dalam pidatonya di Sidang Senat Terbuka UKRI Bandung, Sabtu (19/10/2025).

Prabowo menerangkan bahwa Rp 100 triliun tambahan yang diberikan tidak sepenuhnya terpakai karena tantangan dalam membangun 30.000 dapur dalam waktu satu tahun. Oleh karena itu, Dadan memutuskan untuk mengembalikan Rp 70 triliun ke pemerintah pusat.

Uang yang dikembalikan dapat dialokasikan untuk kegiatan lain, seperti mendukung program pembangunan desa nelayan. “Rp 70 triliun ini kita bisa banyak kita gunakan untuk bantu orang yang susah untuk bantu desa-desa bantu nelayan bantu semua yang membutuhkan,” tuturnya.

Presiden mendeskripsikan bahwa Dadan dapat saja memanfaatkan timnya untuk mengadal-adal proyek tambahan hanya untuk memenuhi target, tetapi Dadan memilih untuk bertanggung jawab kepada bangsa.

“Kalau ada pemimpin-pemimpin seperti profesor Dadan ini yang mau akal-akalan beliau bisa aja, sudah ada anggarannya, beliau panggil nanti tim beliau, dia panggil anak buahnya. ‘Ayo bikin bikin proyek, bikin proyek, bikin proyek.’ Tapi ini tidak, beliau punya tanggung jawab pada bangsa dan negara dan rakyat Indonesia, dikembalikan,” papar Prabowo.

Dengan demikian, Prabowo menganggap Dadan layak dihormati sebagai seorang patriot. “Jadi saya kira Pak Dadan ini perlu kita hormati sebagai seorang patriot,” pungkasnya.

Menurut riset terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perdesaan dan Ketahanan Pangan, pengembalian anggaran seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Hal ini menandakan adanya pergeseran positif dalam budaya keuangan pemerintah, di mana integritas dan akuntabilitas désormais menjadi prioritas.

Studi kasus pengembalian dana ini juga menunjukkan bahwa manajemen anggaran yang transparan dapat menginspirasi pejabat lain untuk lebih bijak dalam mengelola dana publik. Hal ini penting karena dapat mengurangi praktik korupsi dan pemusnahan anggaran yang tidak efisien.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tindakan Dadan Hindayana bukan hanya tentang pengembalian uang, tetapi juga tentang membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, setiap warga negara harus memprihatinkan dan berusaha untuk mempertahankan integritas dalam setiap tindakan, baik di tingkat pribadi maupun instansi. Keberanian untuk bertindak dengan benar dan jujur harus menjadi landasan yang kuat dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page