Pembangunan Kemandirian Energi Dibentuk dalam Setahun Prabowo-Gibran

Mulai dari tahun pertama kepresidenan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sektor energi sudah menunjukkan kemajuan nyata menuju visi kemandirian energi. Pelakuannya kebanyakan bisa dilihat dari berbagai iniatif Kementerian ESDM, yang tidak hanya berfokus pada proyek-proyek besar skala nasional, tetapi juga memperhatikan energi bagi masyarakat di tingkat lokal.

Jamaludin Malik, anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Golkar, menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah ini. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah tidak hanya fokus pada proyek besar, tetapi juga membangun fondasi energi bagi rakyat. Inisiatif seperti program listrik desa, pengembangan biodiesel, dan legalisasi sumur minyak rakyat menjadi langkah-langkah progresif yang layak diapresiasi. Menurut dia, pernyataan ini disampaikan saat di Jakarta, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025.

Program Listrik Desa dan Desa Terang memberikan dampak ekonomi yang signifikan pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal dan jaringan distribusi PLN tidak hanya memberikan penerangan, tetapi juga membuka peluang usaha baru, memperkuat pendidikan, dan mendukung akses kesehatan masyarakat. Selain itu, program biodiesel B40 yang sedang diarahkan ke B50 dianggap dapat meningkatkan ketahanan energi sambil menjaga stabilitas harga komoditas sawit. “Ketika energi terintegrasi dengan sektor perkebunan, perekonomian desa pun bisa berkembang,” ungkapnya.

Keberhasilan ini juga terlihat dari kebijakan bioetanol E10 yang dibuat dari tebu, singkong, dan jagung. Inisiatif ini, menurut dia, bisa mendorong investasi baru di industri bioenergi daerah dan membuka pasar baru untuk komoditas pertanian nasional. Di sektor pertambangan, kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat serta akses tambang untuk koperasi dan UMKM dijadikan sebagai peluang bagi masyarakat untuk aktif berperan dalam rantai ekonomi energi. “Pertambangan rakyat harus menjadi bagian dari pembangunan negara. Masyarakat harus menjadi pelaku energi, bukan hanya penonton,” tegasnya.

Tetapi, Jamaludin juga menekankan pentingnya penguatan implementasi kebijakan di lapangan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. “Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat. Sebagai anggota DPR, tugas kami memastikan kebijakan energi sampai ke dapur rakyat, bukan hanya berhenti di meja regulasi,” katanya.

Selain itu, data terbaru menunjukkan bahwa program energi terbarukan seperti PLTS dan biodiesel meningkatkan produktivitas petani dan UMKM, khususnya di daerah terpencil. Studi kasus di beberapa desa menunjukkan peningkatan pendapatan hingga 30% setelah penerapan teknologi energi ramah lingkungan. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga mendorong pengembangan infrastruktur desa.

Belum lagi, kebijakan bioetanol E10 yang berbasis komoditas lokal menarik investasi asing, terutama dari perusahaan yang berfokus pada energi bersih. Ini membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing industri energi nasional secara global. Dengan demikian, langkah-langkah pemerintah dalam sektor energi tidak hanya menjamin kemandirian energi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pelajari dari contoh ini menunjukkan bahwa investasi pada energi bersih dan pembangunan infrastruktur lokal bisa mengubah perekonomian desa. Jika kebijakan energi terus dioptimalkan, Indonesia bisa menjadi pionir dalam pengembangan energi ramah lingkungan di Asia Tenggara. Mari dukung dan ikut berperan dalam perjalanan menuju kemandirian energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page