Evaluasi Menteri DPR Dibutuhkan dengan Pendekatan Objek dan Rapi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengemukakan bahwa penilaian terhadap para menteri merupakan tanggung jawab utama Presiden. Menurutnya, penggantian menteri sepenuhnya tergantung pada strategi Presiden, bukanå› ç´  lain.

“Presiden memegang wewenang untuk mengevaluasi kinerja menteri. Para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden. Mereka adalah tim pendukung Presiden,” ujar Said dalam pernyataan tertulis, Minggu (19/10/2025).

Said juga menyoroti bahwa untuk pelaksanaan evaluasi yang objektif, Presiden dapat memanfaatkan berbagai lembaga teknis seperti Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, dan staf ahli di berbagai bidang. Menurutnya, lembaga-lema-baga tersebut dapat merumuskan Key Performance Indicator (KPI) sebagai pedoman penilaian kinerja menteri.

“Lembaga teknis tersebut dapat merancang KPI untuk menilai kinerja menteri dengan baik atau tidak,” jelasnya.

Politisi dari PDI Perjuangan ini berpendapat bahwa evaluasi berdasarkan KPI akan membuat penilaian kinerja menjadi lebih transparan dan adil. Ia menyatakan, indikator tersebut bisa disepakati untuk dilaporkan secara berkala.

“Sehingga ukurannya menjadi jelas, ada target, dukungan organisasi, anggaran, dan waktunya. Misalnya, KPI bisa disepakati akan dilaporkan setiap enam bulan sekali untuk mengevaluasi progres kerja menteri. Jadi ukuran evaluasinya jelas dan tidak subjektif,” kata Said.

Menurutnya, sistem ini juga akan mencegah timbulnya “kinerja kamuflatif,” yakni kesan seolah-olah menteri bekerja baik karena populernya, padahal kebijakannya tidak berdampak struktural.

“Model evaluasi demikian juga akan menghindarkan Presiden dari menteri yang memiliki kinerja kamuflatif,” tambahnya.

Said memaklumi, jika evaluasi dilakukan dengan ukuran yang terukur, para menteri tidak akan merasa dirugikan ketika diganti karena kinerjanya buruk.

“Dengan dasar demikian, saya yakin tidak akan ada menteri yang kecewa dengan reshuffle jika kinerjanya tidak memadai,” ujarnya.

Pernyataan Said Abdullah ini muncul setelah Presiden Prabowo dalam orasi ilmiah di sidang terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) menyampaikan bahwa para menteri yang diberi peringatan berkali-kali namun masih “nakal” akan diganti.

“Anak buah saya hebat, tapi jika ada yang nakal, saya peringati,” kata Prabowo di The Trans Luxury Hotel, Jawa Barat, Sabtu (18/10).

“Satu peringatan masih nakal, dua kali peringatan, tiga kali, apa boleh buat reshuffle,” lanjutnya.

Prabowo tak takut menghadapi koruptor dan pelaku kejahatan. Ia percaya rakyat mendukungnya.

“Saya tidak ragu-ragu untuk menghadapi koruptor dan maling. Saya yakin rakyat Indonesia berdiri di belakang saya,” ujarnya.

Evaluasi kinerja menteri menjadi penting untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan dan target yang telah ditetapkan. Dengan adanya KPI yang jelas, penilaian tidak hanya bergantung pada popularitas, tetapi pada dampak struktural kebijakan yang dihasilkan. Ini juga akan memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pemerintahan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan