Penjelajahan Alasan Mantan Penyidik Memutusiakan Diri dari Kembali Bertugas di KPK

Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK, telah menyatakan keinginannya untuk tidak kembali melayani di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai alasan. “Saya telah memutuskan untuk tidak kembali ke KPK. Saya lebih memilih untuk mendukung KPK dari luar,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (18/10/2025).

Seperti yang diketahui, Yudi pernah menjabat sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa kehadirannya kembali di KPK bisa mengganggu proses pemulihan hak rekan-rekannya di IM57+ Institute. Menurutnya, berbagai kasus besar yang pernah ia tangani, seperti kasus e-KTP dan Bank Century, bisa menjadi salah satu alasannya. “Jika saya kembali, mungkin akan menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang pernah menghilangkan kami. Hal ini juga bisa menghambat proses pemulangan teman-teman kita,” jelasnya.

Meskipun demikian, Yudi mendorong mantan pegawai KPK yang menjadi korban Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk kembali ke lingkungan kerja KPK. Ia menilai bahwa proses pemulangan mereka bisa lebih lancar karena KPK saat ini dipimpin oleh orang-orang yang pernah bekerja sama dengan mereka. “Kini KPK mulai menunjukkan harapan untuk bangkit, walaupun belum memberikan kebahagiaan yang besar. Oleh karena itu, saya berharap pimpinan KPK saat ini mengajak teman-teman yang ingin kembali dengan tangan terbuka,” ungkapnya.

Yudi juga mengusulkan agar TWK dibuka ke publik, seperti yang dituntut oleh IM57+ Institute. Jika terungkap ada pelanggaran dalam tes tersebut, ia menuntut agar semua pihak yang terlibat dijatuhi sanksi. “Saya yakin pembukaan dokumen tersebut akan memperkuat temuan Ombudsman dan Komnas HAM tentang rekayasa yang dilakukan untuk menghilangkan pegawai. Jika terbukti ada rekayasa, pihak yang bertanggung jawab harus diberi sanksi,” tambahnya.

Sebelumnya, Lakso Anindito, Ketua IM57+ Institute, menyatakan bahwa semua mantan pegawai KPK bertekad untuk kembali ke KPK sebagai bentuk pemulihan hak. Mereka telah mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Publik (KIP) dan menuntut publikasi hasil TWK. “Kami semua bersatu. Kembali ke KPK adalah hak kami,” ujar Lakso saat dihubungi, Selasa (14/10).

IM57+ Institute menilai bahwa TWK yang dilaksanakan pada 2020 tidak transparan karena hasilnya tidak diungkapkan. Tes ini merupakan syarat bagi pegawai KPK untuk beralih status menjadi ASN. Namun, 57 pegawai dinyatakan tidak lolos dan membentuk wadah di IM57+ Institute. Lakso juga meminta Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen dalam memperkuat KPK dengan mengembalikan hak 57 mantan pegawainya. “Ini adalah momen yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen dalam pisahkan hak 57 pegawai KPK. Masalah ini telah berlarut-larut tanpa adanya kejelasan, meskipun sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman,” katanya.

KPK juga telah merespon keinginan 57 mantan pegawainya. Mereka menyatakan menghormati dan menunggu proses permohonan penyelesaian sengketa informasi di KIP.

Menanggapi isu ini, penting untuk memperkuat transparansi dalam proses rekrutmen dan evaluasi pegawai KPK. Keputusan untuk tidak meretrospektif pada kesalahan masa lalu bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh. Kasus seperti ini memang memerlukan kejelasan dan tindakan yang tegas dari semua pihak terkait.

Baca juga Berita lainnya di News Page