Peningkatan Konektivitas Antarwilayah oleh Pemerintah untuk Mendukung Pemerataan Ekonomi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan berusaha meningkatkan konektivitas antar daerah dengan tujuan untuk meratakan perkembangan ekonomi di seluruh Indonesia.

Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, menjelaskan upaya tersebut merupakan dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045. Salah satu langkahnya adalah memastikan seluruh Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terhubung dengan sistem transportasi yang efisien ke Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

“Ditjen Hubdat juga memperbaiki aksesibilitas fasilitas transportasi nasional, seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api. Hal ini dilakukan melalui integrasi transportasi yang memudahkan masyarakat berpergian,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat.

Selain itu, Aan menambahkan bahwa semua wilayah perkotaan akan dilengkapi dengan layanan angkutan umum yang mendukung aksesibilitas. Bahkan, kawasan agropolitan, desa, dan perbatasan akan memiliki layanan angkutan desa yang efektif untuk menghubungkan dengan kota terdekat.

Hingga tahun 2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mengoptimalkan layanan angkutan perkotaan berbasis jalan, atau yang disebut Buy The Service. Program ini tersebar di 11 wilayah Indonesia, termasuk Medan, Palembang, Bandung, Banyumas, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar. Di wilayah ini, telah digunakan 817 unit bus dan 54 mobil feeder.

Beberapa layanan “teman bus” juga sudah diambil alih oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan tujuan Kemenhub melalui Ditjen Hubdat, yang menginginkan teman bus menjadi stimulus yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Perpindahan layanan ke pemerintah daerah menunjukkan keunggulan karena daerah semakin tanggap terhadap kebutuhan angkutan perkotaan. Aan menyatakan bahwa dari 2020 hingga 2025, sebanyak 92 juta penumpang telah dilayani. Dari total tersebut, 72% beralih dari sepeda motor dan 23% dari mobil pribadi.

“Selanjutnya, Pemerintah Pusat akan fok usk pada peningkatan transportasi umum. Ini termasuk pengembangan sistem angkutan umum massal di 16 kota di dua kawasan dengan anggaran Rp. 3,72 triliun. Ada juga subsidi angkutan jalan di 1592 layanan senilai Rp. 905,57 miliar dan angkutan Kawasan Strategi Nasional (KSN) di 81 layanan sebesar Rp. 278,05 miliar. Kami harapkan pemerintah daerah dapat melanjutkan program ini untuk mendukung mobilitas masyarakat,” katanya.

Manfaat transportasi umum menurut Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno, termasuk pengembangan ekonomi dan pemerataan wilayah. Transportasi umum yang efisien di luar Jawa dapat menciptakan pusat ekonomi baru.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, menjelaskan bahwa pengembangan ini sejalan dengan upaya pemerataan pertumbuhan, tidak hanya di kota besar. Kota dengan sistem transportasi yang baik akan lebih menarik investasi dan bisnis.

“Hal ini meningkatkan produktivitas masyarakat dan perputaran ekonomi lokal. Transportasi umum mendukung sektor industri dan pariwisata dengan memudahkan mobilitas pekerja dan wisatawan,” tutupnya.

Transportasi umum tidak hanya memudahkan perjalanan, tetapi juga turut serta dalam memajukan perekonomian dan mempererat kerukunan sosial. Dengan adanya investasi yang tepat, sistem ini dapat berkembang menjadi pilar utama kemajuan wilayah dan masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page