Menteri yang Berkinerja Buruk Menjadi Beban Negara dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran

Survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengusulkan pergantian atau reshuffle beberapa pejabat publik yang memiliki kinerja rendah. Penelitian ini dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Peneliti CELIOS, Galau D. Muhammad, mengungkapkan bahwa 96 persen responden setuju adanya pergantian pejabat publik, sedangkan 98 persen responden mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian. “Karena kami belum melihat dampak nyata dari perluasan nomenklatur kementerian saat ini. Jadi ketika kita lihat angka-angka tersebut, seperti Kementerian Transmigrasi, Kementerian UMKM, Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, seharusnya diulas dan diajukan kembali melalui pemantauan terhadap urgensi dan relevansi kinerja mereka,” kata Galau dalam konferensi pers daring, Minggu (19/10/2025).

Galau menambahkan bahwa jika Prabowo terus mempertahankan menteri dengan kinerja buruk, ini akan memengaruhi efektivitas program pemerintah dan kepercayaan publik. Menurutnya, pemilihan kepemimpinan di kementerian tidak bisa hanya didasarkan pada retorika politik.

Sementara itu, hal ini juga akan mempengaruhi kemampuan Prabowo untuk dilahirkan kembali. Dalam survei tersebut, 36 persen responden menyatakan tidak akan memilih Prabowo kembali. “Satu tahun adalah periode yang sangat baik untuk evaluasi, sehingga kami dapat melihat bahwa banyak program strategis yang belum mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat,” tuturnya.

Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyu Askar, menilai bahwa kinerja pemerintahan akan terhambat jika Prabowo tidak segera mengganti pejabat publik dengan kinerja terendah. “Dampaknya terhadap kinerja pemerintahan jelas, jika menteri-menteri yang buruk tidak diganti, effektivitas pemerintahan akan terkendala. Oleh karena itu, kami merekomendasikan reshuffle terhadap 10 menteri dan Kapolri,” katanya.

Media juga menilai bahwa rakyat akan menjadi korban kebijakan yang tidak efektif. Selain itu, sektor pendidikan masih dihadapkan pada masalah, karena anggarannya dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG). “Setelah satu tahun pemerintahan, jika reshuffle perlu dilakukan, rapor sudah ada, publik telah memberikan pesan, dan menteri dengan kinerja buruk ini menjadi beban negara, memperlambat kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Survei ini diikuti oleh 1.338 responden, terdiri dari masyarakat umum dan para ekspert, dan dilakukan dari akhir September hingga 13 Oktober 2025.

Berikut adalah 10 pejabat dengan kinerja terendah yang harus direshuffle menurut hasil survei CELIOS:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
2. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana
3. Menteri HAM Natalius Pigai
4. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
5. Menteri Kebudayaan Fadli Zon
6. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
8. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko
9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid

Pemerintah harus serius mempertimbangkan hasil survei ini untuk meningkatkan kinerja dan memastikan kebijakan yang efektif. Saling dukungan antara pemerintah dan rakyat adalah kunci untuk membangun negara yang lebih maju.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page