Analisis Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Setahun

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) telah memaparkan hasil survei tentang evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan ini mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan skor rendah, yaitu hanya 3 dari 10.

Media Wahyu Askar, Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, menjelaskan bahwa survei ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Menurutnya, presiden di mana pun harus boleh menerima kritik, dan evaluasi dari rakyat sangat penting agar pemerintah dapat melakukan perbaikan.

Survey ini melibatkan 1.338 responden, yang terdiri dari masyarakat umum dan para ahli. Responden berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah pedesaan, pinggiran kota, dan perkotaan, untuk memastikan perwakilan yang holistik dari demografi dan sosial masyarakat.

Media mengungkapkan bahwa rata-rata skor kinerja Presiden Prabowo juga berada di angka 3 dari 10. Dia membandingkan angka ini dengan standar sekolah di mana nilai 3 dianggap jauh di bawah batas ketuntasan minimal (KKM). Selain itu, skor ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan hasil survei 100 hari pemerintahannya yang sebesar 5 dari 100.

Muhammad Saleh, peneliti hukum CELIOS, menguraikan bahwa 43% responden menyebut kinerja pemerintah cukup buruk, 26% menyebut buruk, dan 29% menyebut sangat buruk. Selain itu, 56% responden menyatakan bahwa janji politik hanya sebagian kecil yang terpenuhi, sedangkan 43% menyebut bahwa janji politik tidak berhasil terwujud.

Penilaian terhadap kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan masyarakat juga menunjukkan tren negatif. Hanya 20% responden yang menyebut kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sementara 80% menilainya tidak sesuai.

Penilaian terhadap kualitas kepemimpinan juga mencerminkan hasil yang negatif. Hanya 28% responden menilai kepemimpinan pemerintah cukup, 31% menyebut buruk, dan 33% menyebut sangat buruk. Selain itu, 96% responden menginginkan pergantian pejabat publik yang dianggap memiliki kinerja buruk.

Saleh juga mengungkapkan bahwa ada korelasi antara penilaian responden dan hasil evaluasi dari 120 ahli, termasuk jurnalis. Hal ini menunjukkan kesamaan antara pendapat publik dan pakar dalam menilai kinerja pemerintah.

Galau D. Muhammad, peneliti CELIOS, menyatakan bahwa Prabowo harus melakukan reshuffle terhadap pejabat yang kinerjanya buruk. Menurutnya, ada 140 pejabat publik, termasuk menteri, wakil menteri, utusan presiden, dan penasehat presiden yang perlu dievaluasi. Galau menambahkan bahwa 96% ekspert menilai bahwa pergantian menteri harus dilakukan, dan 98% setuju untuk memangkas nomenklatur kementerian.

Menurut Galau, Pemerintahan Prabowo Subianto saat ini masih terlalu retorik. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan langkah-langkah konkret untuk tanggapi kinerja yang kurang memuaskan. Ini termasuk evaluasi total, reshuffle kabinet, dan pengurangan nomenklatur kementerian.

Berikut adalah 10 pejabat dengan kinerja terburuk yang perlu di-reshuffle menurut hasil survei CELIOS:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
2. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana
3. Menteri HAM Natalius Pigai
4. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
5. Menteri Kebudayaan Fadli Zon
6. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
8. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko
9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid

Hasil survei ini menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah perlu mengapresiasi kritik ini dan melakukan perubahan yang nyata agar kinerja pemerintahan dapat meningkat. Masyarakat telah menunggu perubahan nyata dan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk membenahi kinerja yang kurang memuaskan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page